Akademisi Minta Pemerintah Serius Tangani Pendidikan Inklusi

TIMESINDONESIA, MALANG – Pendidikan Inklusi di Indonesia masih belum banyak diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah yang belum mampu menerima anak berkebutuhan khusus karena berbagai alasan. Salah satunya tidak adanya guru pendamping khusus (GPK).

Kasus semacam ini ditemukan oleh akademisi dari Universitas Brawijaya. Tim Program Studi S1 Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB saat mengunjungi SD Negeri 2 Dampit. Mereka datang ke sana untuk melakukan observasi dan pengambilan data secara langsung untuk sebuah rancangan penelitian yang disusun oleh Jauharah Haniyah, seorang mahasiswa disabilitas tuna rungu, yang tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

Dalam kesempatan itu, tim prodi diwakili oleh Dr Hermawan, MSi, Dr Abd. Qadir Muslim, MPd, dan Aulia Luqman Aziz, MPd. Mewakili tim, Hermawan mengatakan bahwa kunjungannya ke SDN 2 Dampit adalah ingin mengetahui secara langsung kondisi pelaksanaan pendidikan inklusi di sana.

Melalui Hani, pihaknya mengetahui bahwa SDN 2 Dampit adalah satu-satunya sekolah negeri di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dan kecamatan sekitarnya yang mendapat mandat langsung dari Kemendikbudristek untuk menerapkan pendidikan inklusi.

“Topik penelitian Hani ini baru pertama kali diangkat di antara mahasiswa bimbingan kami, sehingga kami terdorong untuk ikut mengetahui bagaimana pendidikan inklusi di sekolah ini,” ujar Hermawan, Senin (6/5/2024).

Di sekolah tersebut, mereka melakukan dialog dengan guru dan tenaga pengajar. Dari dialog yang dilakukan, tim dosen dari FIA UB mulai menemukan akar masalahnya, yakni belum sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaannya hingga ke level daerah.

Dia menyebut, bahwa masih banyak anak usia sekolah di sekitar Kecamatan Dampit yang berkebutuhan khusus, sementara daya tampung sekolah ini sangat terbatas, maka tidak jarang sekolah harus menolak calon siswa.

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Yakni, dengan cara memperjelas status para guru inklusi. Meskipun sama-sama memiliki kemampuan mendampingi ABK, mereka kurang beruntung jika dibandingkan rekan-rekan mereka guru SLB yang lebih mudah mendapatkan status kepegawaian.

“Padahal, saat ini justru semakin banyak anak didik berkebutuhan khusus yang dititipkan di sekolah umum inklusi dibandingkan di SLB karena pertimbangan biaya,” kata Hermawan.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Dampit Sulistyowati, SPd, MM, mengatakan sekolah yang dia pimpin itu sudah lama menerima SK untuk pendidikan inklusi dari pusat. Namun, hingga kini belum banyak fasilitas atau dukungan nyata yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaannya.

“Kami hanya punya satu Guru Pendamping Khusus, sementara ada 16 siswa dengan kebutuhan khusus yang kami terima. Tentu kondisi ini cukup memberatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya sudah berupaya mendorong satu-satunya GPK yang ada di sekolah untuk memastikan status kepegawaiannya, dengan cara mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS. Namun, upaya itu menemui hambatan. Status GPK di SDN 2 Dampit saat ini masih berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT).

“Ketika Bu Indri (nama GPK, red.) ini hendak mendaftar ternyata tidak ada formasinya (guru inklusi) sehingga gagal mendaftar. Akhirnya sekarang kami dorong  untuk mengikuti PPG dulu, karena kami membutuhkan keahliannya,” kata dia.

Ia pun berharap, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa serius dalam memfasilitasi dan menangani pendidikan inklusi yang ada di Indonesia, termasuk yang berada di pedesaan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement