Dinkes Jatim Absen di Banjir Pasuruan, DPRD Jatim Wanti-wanti Wabah Penyakit
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengkritik keras minimnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim dalam penanganan bencana yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir.
SURABAYA – Penanganan banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Pasuruan terus menuai sorotan tajam, termasuk dari DPRD Jatim.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengkritik keras minimnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim dalam penanganan bencana yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir.
Puguh menilai, manajemen bencana semestinya dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial semata.
Menurutnya, aspek kesehatan adalah komponen vital yang sering kali terlambat diantisipasi, padahal risiko penyakit pascabanjir sudah di depan mata.
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan itu harus lintas sektoral. Tidak hanya BPBD, tapi juga Dinas Sosial, Tagana, and tentu Dinas Kesehatan. Ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit pascabanjir,” ujar Puguh saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).
Politisi PKS ini menilai, absennya Dinkes Jatim di lapangan menciptakan celah dalam perlindungan kesehatan warga. Durasi genangan air yang lama di pemukiman sangat rentan memicu wabah penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.
Ia mendesak agar Dinkes Jatim segera bergerak melakukan koordinasi aktif dengan Dinkes Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat.
“Harus ada assessment langsung ke masyarakat. Apakah ada yang mulai terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan kesehatan lain. Ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat,” tegas Puguh.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah bahwa kehadiran negara dalam situasi darurat tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik.
"Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan,” imbuhnya.
Kritik dari parlemen ini diperkuat fakta di lapangan. Salah satu petugas BPBD Jawa Timur mengungkapkan bahwa selama proses penanganan berlangsung, pihaknya tidak melihat adanya kehadiran personil dari Dinkes Provinsi.
“Tidak ketemu (Dinkes Jatim). Yang ada Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ungkap petugas tersebut.
Berdasarkan data BPBD Jatim hingga Kamis (26/3/2026), banjir di Kabupaten Pasuruan telah berdampak pada 1.148 kepala keluarga (KK). Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, hingga Gempol.
Dengan skala dampak yang luas, koordinasi lintas sektor di level provinsi mendesak untuk segera diperkuat guna memastikan layanan kesehatan warga berjalan optimal. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
