3 Bulan Beroperasi, SPPG Kepuhkemiri Tulangan Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi

Sidoarjo – Fakta mengejutkan terungkap dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan. Meski telah berjalan selama tiga bulan, SPPG tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang sejatinya menjadi syarat wajib dalam operasional layanan pangan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, saat mendampingi Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, dalam inspeksi mendadak (sidak) di lokasi, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Lakhsmie, penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara instan. Sertifikat tersebut hanya diberikan setelah seluruh aspek pengelolaan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan.

“SLHS diajukan ke Dinas Kesehatan. Tim kami akan melakukan pemeriksaan mulai dari peralatan, sampel makanan, hingga penjamah makanan yang wajib mendapatkan pelatihan. Termasuk hasil uji laboratorium juga harus dilengkapi. Jika semua persyaratan terpenuhi, baru sertifikat bisa diterbitkan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sidaknya, Wakil Bupati Mimik Idayana memastikan bahwa secara umum pengelolaan SPPG Kepuhkemiri telah berjalan cukup baik. Mulai dari perencanaan menu bergizi, proses pengolahan makanan yang higienis, hingga distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa.

Bahkan, selama tiga bulan beroperasi, SPPG ini tercatat telah melayani 2.757 siswa tanpa kendala maupun keluhan berarti dari para penerima manfaat.

“Menunya sudah sesuai standar gizi, dapurnya juga memenuhi standar, tidak ada kendala, dan kebersihannya juga terjaga dengan baik,” ujar Mimik.

Meski demikian, ia tetap memberikan catatan penting, khususnya terkait instalasi pengelolaan limbah yang dinilai perlu segera disempurnakan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada keluhan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut, hal tersebut menjadi indikator bahwa menu yang disajikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga dapat diterima oleh siswa.

“Saya tadi juga menanyakan langsung, apakah ada keluhan dari sekolah, seperti anak-anak tidak mau makan. Ternyata tidak ada. Artinya menu yang disajikan sudah sesuai dan memenuhi standar gizi,” ungkapnya.

Tirto juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 117 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah guna memperluas jangkauan program MBG.

“Setelah berkoordinasi dengan koordinator wilayah MBG, saat ini sudah ada 117 SPPG yang beroperasi. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada penambahan lagi,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.