Komisi A DPRD Sidoarjo: WFH ASN Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Komisi A DPRD Sidoarjo mengingatkan agar kebijakan WFH tidak sampai mengganggu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo hingga kini belum memutuskan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, Pemerintah Pusat telah mendorong skema WFH setiap hari Jumat sebagai upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Menyikapi hal tersebut, Komisi A DPRD Sidoarjo mengingatkan agar kebijakan WFH tidak sampai mengganggu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kami berharap jika diterapkan WFH, jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, Rabu (1/4/2026).
Menurut Rafi, aspek pelayanan publik tidak boleh dikorbankan dalam kebijakan apa pun, termasuk WFH. Ia menilai, terdapat alternatif lain yang bisa ditempuh untuk menekan konsumsi BBM tanpa harus mengurangi kehadiran ASN di kantor.
Salah satunya dengan mendorong penggunaan transportasi umum bagi ASN secara lebih masif.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM, bisa dengan memaksimalkan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak harus langsung WFH. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi konsumsi BBM bisa ditekan,” jelasnya.
Politisi muda dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa setiap kebijakan perlu melalui kajian dampak yang komprehensif. Ia tidak menolak penerapan WFH, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan solusi instan.
“WFH boleh saja, tapi jangan dijadikan opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai bahan pertimbangan, Rafi mengusulkan tiga skema strategis yang dinilai mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi energi di Sidoarjo.
Pertama, skema transportasi ASN melalui pengaturan pola keberangkatan dan kepulangan dengan penyediaan transportasi terpadu guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Kedua, penerapan sistem kerja hybrid, yakni kombinasi Work From Home dan Work From Office pada sektor tertentu yang memungkinkan, sehingga beban lalu lintas dapat berkurang.
Ketiga, penguatan layanan digital melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Kami berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Prinsipnya efisiensi tercapai, tapi pelayanan publik tetap maksimal,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
