Kasus Campak Naik di Awal 2026, DPR RI Soroti Lemahnya Cakupan Imunisasi
Sejumlah daerah melaporkan peningkatan kasus yang cukup signifikan hingga masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk di Provinsi Jawa Tengah.
JAKARTA – Lonjakan kasus campak yang terjadi di awal 2026 menjadi sorotan serius di tingkat nasional, termasuk dari Anggota DPR RI.
Sejumlah daerah melaporkan peningkatan kasus yang cukup signifikan hingga masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk di Provinsi Jawa Tengah.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan efektivitas sistem pencegahan penyakit menular, khususnya dalam hal cakupan imunisasi dasar.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, tren kenaikan kasus campak tidak bisa dilepaskan dari masih adanya kesenjangan layanan kesehatan di berbagai wilayah.
Beberapa daerah dinilai belum memiliki cakupan imunisasi yang merata, ditambah kendala distribusi vaksin serta keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan.
Situasi tersebut membuat upaya pencegahan belum berjalan optimal, sehingga potensi penyebaran penyakit tetap tinggi, terutama pada anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
Kondisi ini turut menjadi perhatian dalam kunjungan spesifik Komisi IX DPR RI ke Jawa Tengah pada Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, dinas kesehatan dan sosial, BPJS Kesehatan, hingga perwakilan Kementerian Kesehatan serta asosiasi fasilitas layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menilai bahwa meningkatnya kasus campak harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan, khususnya terkait anggaran imunisasi.
Menurutnya, pendekatan penanganan selama ini cenderung masih bersifat reaktif, yakni fokus pada penanganan saat wabah terjadi. Padahal, langkah pencegahan melalui imunisasi seharusnya menjadi prioritas utama.
“Lonjakan campak ini bukan kejadian biasa. Ini menjadi sinyal bahwa sistem pencegahan kita perlu diperkuat, termasuk dari sisi dukungan anggaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Vita menegaskan, imunisasi bukan sekadar program rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, negara dinilai perlu berani meningkatkan alokasi anggaran, tidak hanya untuk pengobatan, tetapi juga untuk memperluas jangkauan imunisasi.
Anggaran Harus Berfokus
Ia menguraikan, tambahan anggaran tersebut harus difokuskan pada beberapa aspek penting.
Seperti perluasan cakupan imunisasi di wilayah berisiko tinggi, penguatan distribusi vaksin hingga tingkat desa, dukungan operasional bagi tenaga kesehatan, serta peningkatan edukasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memastikan anggaran benar-benar berdampak di lapangan.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang efektif agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penguatan Peran Puskesmas
Selain itu, penguatan peran Puskesmas juga dinilai menjadi kunci dalam menekan angka penyebaran campak.
Sebagai garda terdepan layanan kesehatan, Puskesmas harus didukung dengan sumber daya manusia, logistik, serta anggaran yang memadai.
“Puskesmas adalah ujung tombak. Jika ingin cakupan imunisasi meningkat, maka fasilitas ini harus benar-benar diperkuat,” katanya.
Penguatan Kebijakan Kesehatan
Jawa Tengah sendiri disebut sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, mengingat tren peningkatan kasus yang terjadi.
Intervensi yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan dinilai penting agar penanganan dapat berjalan efektif.
Vita juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak yang terpapar penyakit hanya karena lemahnya upaya pencegahan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI disebut akan terus mendorong penguatan kebijakan kesehatan, termasuk memastikan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Negara harus hadir sejak awal, bukan hanya saat krisis. Pencegahan adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan masyarakat,” tegasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
