Indonesia Positif
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Juara Umum dalam ajang Anugerah Adinata Syariah yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di The Tower BSI Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023).
Predikat juara umum tersebut diraih setelah Jatim mengantongi enam penghargaan sekaligus dari 10 kategori yang dikompetisikan.
Keenam penghargaan tersebut ialah Juara 1 Kategori Industri Halal, Juara 1 Kategori Inkubasi Usaha Syariah, Juara 2 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Juara 2 Kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat, Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah, dan Juara 5 Kategori Keuangan Syariah.
Dalam ajang penganugerahan ini, tercatat sebanyak 25 provinsi se Indonesia yang turut ambil bagian dalam kompetisi. KNEKS yang diketuai Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amien bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Penghargaan juara umum tersebut secara khusus diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan dari Menparekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Jumat (26/5/2023).(Dok.Humas Pemprov Jatim)
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menerima penghargaan untuk kategori Keuangan Syariah, Industri Halal, Keuangan Mikro Syariah, serta Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren yang diserahkan Menparekraf Sandiaga Uno.
Sedangkan untuk penghargaan Kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat, dan Kategori Inkubasi Usaha Syariah diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan, capaian yang membanggakan tersebut tidak mungkin bisa diraih tanpa kontribusi dari para stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Jatim. Termasuk seluruh elemen masyarakat di Jatim khusususnya dunia usaha dan dunia industri serta perguruan tinggi.
"Perekonomian syariah memang menjadi salah satu fokus di Jatim. Sebab, sebagian besar penduduk Jatim merupakan umat muslim. Sehingga potensi industri halal dan keuangan syariah di Jatim begitu besar," terangnya.
Untuk itu, pada percepatan industri halal, Gubernur Khofifah terus berupaya melakukan penguatan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal. Penguatan kedua aspek ini dirasa penting sebab pasar peminat daging halal (sapi, kambing, domba serta ayam) dari Jatim begitu besar.
"Minggu ini kita menghadirkan 1000 juru sembelih halal ( Juleha). Permintaan terhadap jasa juru sembelih halal ini tidak hanya untuk Jatim, maupun provinsi lain, melainkan ada beberapa negara yang telah meminta juru sembelih halal dari Jatim," ujar Gubernur Khofifah di hadapan awak media.
Ketua Umum PP Muslimat NU ini juga menegaskan bahwa prinsip _animal welfare_ juga ditekankan kepada para Juleha dan RPH di Jatim. Mereka diajarkan bagaimana memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik agar tidak menyakitkan. Seperti salah satu contohnya, perlakuan untuk sapi dengan bobot lebih dari 600kg, tidak boleh dibanting saat ingin menyembelih tetapi dengan merebahkannya.
Dengan membangun ekosistem industri halal di Jatim, Gubernur Khofifah optimis dapat mengembangkan pangsa pasar industri halal hingga ke mancanegara lebih luas lagi. Sebab produksi daging sapi, ayam potong, kambing dan domba dari Jatim sangat tinggi.
Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amien yang juga Ketua Harian KNEKS, mengapresiasi kerja keras Pemprov Jatim dalam menggerakkan perekonomian dan keuangan syariah.
"Jatim keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan juara pertama di 3 kategori, ini menunjukkan bahwa perekonomian dan keuangan syariah di daerah-daerah sudah mulai tumbuh positif," ujarnya di hadapan awak media.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, bergeraknya roda perekonomian dan keuangan syariah di daerah tidak terlepas dari peran pemangku kebijakan, terutama pemimpin daerah. "Peran pemimpin daerah di setiap provinsi itu krusial untuk mengoptimalkan tiap sektor ekonomi syariah," imbuhnya.
Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa peran Pemimpin Daerah mulai dari mengarahkan kebijakan pembangunan hingga menggali dan mengoptimal sektor ekonomi syariah unggulan di daerahnya masing-masing.
Untuk itu, Wapres Ma'ruf Amin mendorong para kepala daerah agar bisa memberikan dukungan berkelanjutan terhadap program ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah dan melakukan penguatan sinergi dan keselarasan program antara pusat dan daerah.
"Jadikan penghargaan ini sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, serta pertukaran inspirasi dan praktik baik di daerah. Serta kami mendorong adanya upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan negara," tandasnya.(*)
| Pewarta | : Lely Yuana |
| Editor | : Irfan Anshori |