Kesehatan
TIMESINDONESIA, PONOROGO – Masalah stunting di Ponorogo mendapat perhatian serius dari Pemkab Ponorogo. Audit kasus stunting terkini mengacu hasil bulan timbang menunjukkan prevalansi stunting di Ponorogo turun lagi di angka 12 persen, dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tetap merilis prevalansi stunting Ponorogo masih di angka 14 persen.
"Pasti ada selisih antara bulan timbang dan SSGBI, itu menjadi semangat kita untuk terus bergerak dalam penanganan stunting," kata Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Rabu (22/8/2023).
Wakil Bupati Lisdyarita yang juga Ketua Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS) Ponorogo menjelaskan, penanganan kasus stunting bukan hanya terkonsentrasi pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB). Melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seluruh instansi, serta lembaga swasta.
‘’Butuh kerja sama semua pihak untuk penanganan stunting,’’ jelasnya.
Wakil Bupati Lisdyarita pun menyebut penyebab kasus stunting berbeda-beda. Di antaranya, sanitasi yang buruk, kurangnya asupan gizi, dan kurangnya pemenuhan ASI eksklusif. Berbeda dengan kasus gizi buruk, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama.
‘’Stunting sebenarnya terpantau dari kegiatan posyandu di setiap dusun,’’ terang Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Sementara Ketua TP PKK Ponorogo Susilowati Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa audit kasus stunting juga dilakukan secara berkala. Tidak hanya dari unsur pemerintah saja, masyarakat juga diajak terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Dari kita berikan layanan dari tim pendamping ketahanan keluarga, tugasnya untuk mensosialisasikan dan membantu masyarakat bagaimana cara mencegah Stunting dari hulu sampai hilir," tutur Susilowati Sugiri Sancoko.
Ia berharap, audit kasus stunting itu dilakukan sebagai upaya penguatan deteksi dini melalui intervensi spesifik dan sensitif bagi kelompok sasaran risiko stunting.
Turut hadir dalam audit kasus stunting di Ponorogo, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Kepala DPPKB Henry Indrawardhana, Kepala Dinas PUPKP Jamus Kunto, Kepala Dinas Kesehatan Dyah Ayu Puspitaningarti, perwakilan RSUD dr Harjono, serta camat dan kepala desa yang masih menjadi locus stunting.
Ponorogo sukses menangani kasus stunting hingga prevalensinya turun drastis menjadi 14,2 persen pada 2022 dibandingkan tahun 2021 yang masih di angka 21 persen. Penanganan stunting sebagai prioritas di Ponorogo akhirnya mendapatkan apresiasi dari pemeritah pusat.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo memberikan penghargaan kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas pencapaian dan komitmen terhadap penurunan angka prevalensi stunting. (*)
| Pewarta | : M. Marhaban |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Bantu Kesegaran Otak dengan Sumber Nabati Kaya Antioksidan Ini
Film Gowok Drama Panas Karya Hanung Bramantyo, Khusus Dewasa
Jadwal Tayang Film 'The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum' Mundur ke Desember 2027
Dari Kandang Dlingo Bantul ke Istana, Sapi Bagong Milik Bayu Dibeli Presiden Prabowo
Kaca Bus Tim Persik Kediri Pecah Dilempar Batu saat Tinggalkan Stadion Kanjuruhan
Ada 43 Jemaah Haji Cadangan di Bondowoso Diharapkan Bisa Berangkat Tahun Ini
Banjir Bandang Menerpa, 119 Penduduk Kongo Afrika Meninggal Dunia
Hasil Pertandingan Piala Soeratin Askab PSSI Banyuwangi, Minggu 11 Mei 2025
Sebanyak Delapan Visa Jemaah Haji Asal Bondowoso Belum Terbit
PLN Mobile Proliga 2025, Samator Kunci Juara Tiga Usai Bekuk Bank Sumsel