Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Konflik yang melibatkan beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur dengan Pengurus Besar NU (PBNU) akhirnya tak dapat dihindari. Beberapa kebijakan dan langkah yang diambil oleh PBNU tak sepenuhnya diterima begitu saja oleh PW maupun PCNU yang merupakan jajaran di bawahnya.
Ambil contoh langkah PBNU melakukan caretaker terhadap PCNU Jombang dan PCNU Surabaya (sekarang sudah definitif). Ternyata ada sebagian pihak diinternal kedua PCNU bahkan PWNU yang terang-terangan mempersoalkannya.
Bukan hanya dimuat di sejumlah media mainstreamm. Tapi juga diunggah secara terang-terangan melalui akun medsos sejumlah pengurus. Tentu ini sangat memprihatinkan dan pertunjukkan yang tidak baik bagi umat khususnya warga nahdliyin di akar rumput.
Secara pribadi, saya tentu kurang begitu detail apa sebenarnya akar persoalan yang menjadi pemicu PBNU melakukan langkah ceretaker terhadap persoalan yang ada di PCNU Jombang maupun Surabaya, bahkan ada pengurus PWNU ikut-ikut mempersoalkan. Sebab masing-masing tentu punya argumentasi.
Yang jelas adanya pengurus PWNU dan PCNU menentang keputusan PBNU selaku struktur pengurus di atasnya, sungguh suatu yang tidak lazim secara organisasi. Sebab menunjukkan ketidakpatuhan dan ketaatannya. Apalagi ditunjukkan secara terbuka melalui media mainstream maupun media sosial.
Terlepas apa yang menjadi motivasi di belakang para pihak, kalau boleh saya urai, akar masalah yang seringkali memunculkan konflik internal ormas terbesar di dunia ini, justru berangkat dari proses demokrasi yang diberlakukan pada momentum pemilihan figur pimpinan.
Proses demokrasi terpilihnya Rais Syuriah mulai tingkat ranting, Majelis Wakil Cabang (MWC) Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah hingga PBNU tampaknya benar-benar menjadi sumber konflik utama di tubuh internal ormas yang berdiri di Jawa Timur tersebut.
Ruang demokrasi yang memang dijamin oleh Peraturan Perkumpulan NU tersebut, tampaknya bukan hanya memberi ruang pihak internal untuk menjalankan pesta demokrasi pada ajang pemilihan Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziah.
Kebesaran ormas islam berhaluan ahlusunnah waljamaah ini tentu juga menarik pihak-pihak di luar pengurus atau pemilik hak pilih untuk ikut masuk ‘bermain’ guna menjalankan misi terselubungnya. Terutama sistem demokrasi di Indonesia yang membuat partai politik dan para pihak membutuhkan lumbung suara. Mulai pemilihan kepala desa, legislatif, DPD hingga Presiden. Semuanya butuh suara NU.
Banyaknya kepentingan baik di internal maupun eksternal pengurus, membuat momentum demokrasi di tubuh NU mulai tingkat ranting hingga PBNU seringkali menghangat bahkan memanas.
Sekali lagi, memanasnya situasi tersebut, memang ada ruang yang bisa dimasuki. Ruang tersebut terjadi saat proses pemilihan Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziah.
Misal dalam proses pemilihan Rais Syuriah di tingkat cabang. Para musyawirin khususnya pemilik suara, yaitu Rais Syuriah dan Katib Syuriah di tingkat Ranting dan MWC, terlebih dahulu mengusulkan beberapa nama kiai (biasa disebuat Ahlul Hlali Wal Aqdi /AHWA) yang nantinya diberi mandat untuk bermusyawarah dan memutuskan sosok Rais Syuriah yang akan dipilih dan disepakati.
Apakah ada ruang untuk para pihak masuk ke arah konflik kepentingan?. Tentu sangat ada. Pada awal proses penentuan nama-nama calon AHWA saja para pihak sudah mulai tarik ulur kepentingan, mengenai figur nama yang akan diusung dan mewakili kepentingannya.
Biasanya, sebelum mengerucut menjadi lima orang, ada banyak nama yang muncul untuk diusulkan oleh MWC dan Ranting NU. Di sinilah celah ruang mulai ‘memanasnya’ proses demokrasi di NU. Loby dan negosiasi, bahkan intrik-intrik politik dari dalam maupun luar mulai diluncurkan. Termasuk ‘cost’ politik para pihak berkepentingan.
Jangan dikira hal ini tak terjadi pada saat pelaksanaan Konfercab NU. Konsolidasi dan penggalangan dukungan sudah lazim terjadi jauh hari sebelum pelaksanaan Konfercab NU. Sehingga tarik ulur kepentingan seringkali menghangatkan situasi.
Proses terpilihnya AHWA juga bukan hal mudah. Sebab bisa muncul dua sampai tiga kelompok calon AHWA yang akan diusung. Hal ini mengacu kepentingan para pihak yang mengharapkan figur Rais Syuriah terpilih.
Jika ada tiga nama bakal calon Rais Syuriah yang muncul, maka lazimnya akan ada tiga kelompok AHWA yang diusung masing-masing tim sukses. Sehingga tidak bisa dihindari juga makin banyak pihak yang terlibat ‘meramaikan’ bagian awal proses demokrasi ala NU ini.
Menjelang hari H biasanya para tim sukses sudah melihat kekuatan masing-masing calon AHWA yang diusung. Jika para figur yang diusung melemah tentu akan melakukan langkah-langkah penguatan. Begitu sebaliknya. Yang kuat akan melakukan pengamanan dan bahkan kalau bisa menambah dukungan. Tentu dengan segala costnya.
Begitu nama-nama AHWA peraih suara tertinggi berurutan sampai lima orang, maka merekalah yang berhak untuk bermusyawarah dan menyepakati siapa figur Rais Syuriah terpilih. Biasanya, dari lima nama AHWA terpilih sudah bisa ditebak siapa Rais Syuriah terpilihnya.
Setelah proses pemilihan AHWA dan dilanjut penentuan Rais Syuriah berakhir, tahap berikutnya adalah proses pemilihan Ketua Tanfidziah PCNU, yang dilakukan oleh Ketua Tanfidziah MWC dan Ranting. Untuk Banyuwangi saja, ada sekitar 560 ranting.
Sama seperti pemilihan AHWA dan Rais Syuriah. Proses ini juga memberi ruang yang sangat terbuka untuk terjadinya intrik-intrik politik internal maupun eksternal. Loby dan konsolidasi juga lazim dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Konfercab NU. Dinamikanya bisa jadi lebih memanas dari proses terpilihnya Rais Syuriah.
Proses terpilihnya Ketua Tanfdziah NU tentu berbeda dengan Rais Syuriah. Jika Rais Syuriah dipilih dan disepakati melalui proses terpilihnya AHWA terlebih dahulu, maka figur Ketua Tanfidziah NU yang lolos tahap pencalonan (suara terbanyak maupun sedikit), masih harus disetorkan namanya kepada Rais Syuriah terpilih.
Titik krusial kembali ada di sini. Jika sosok calon ketua tanfidziah peraih suara terbanyak tersebut langsung disetujui oleh Rais Syuriah terpilih, maka secara otomatis dia menjadi ketua tanfdziah defitinitif dan tidak rawan terjadi konflik.
Namun kemudian jika Rais Syuriah bersikap sebaliknya, yaitu menghendaki figur ketua tanfidziah peraih suara sedikit dan itu sah secara hukum, maka dia juga akan menjadi ketua tanfdziah terpilih. Namun pilihan kedua ini tentu sedikit banyak akan menimbulkan gejolak.
Begitulah sedikit gambaran betapa terbukanya proses demokrasi di NU. Bukan hanya pihak internal yang rawan terjadi konflik dan saling intrik, namun pihak luar pun sangat leluasa untuk masuk turut menentukan figur Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah.
Mahalnya cost politik yang harus dibayar karena penentuan figur Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah diberikan sepenuhnya kepada suara Ranting dan MWC NU tersebut, seringkali membuat mereka tidak segan untuk tidak patuh dan tidak sejalan terhadap struktur di atasnya.
Sebab mereka merasa PBNU tidak ikut andil bagian apapun pada proses terpilihnya mereka kecuali hanya menerbitkan SK kepengurusan. Tapi Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah terpilihnya lebih ditentukan oleh oleh struktur di bawahnya, tentu dengan bantuan pihak-pihak berkepentingan untuk pengkondisian dukungan.
Terbukanya proses demokrasi yang ada di tubuh NU tersebut, bukan hanya membuat ruang ketidakpatuhan pada struktur di atasnya, namun seringkali melahirkan riak-riak politik yang tak kunjung usai. Meski pesta demokrasinya sudah usai.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan oleh hampir semua partai politik. Meski dikenal sebagai pilarnya demokrasi terpenting di negeri ini, semua partai politik justru tidak ada yang berani melemparkan sepenuhnya proses terpilihnya pucuk pimpinan mereka kepada tingkatan di bawahnya.
Hampir semua partai politik yang ada, hanya memberi ruang sekedarnya saja untuk ‘partisipasi’ menentukan siapa figur pimpinan mereka di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Misalnya saja, hanya diberi kewenangan menjaring nama-nama calon ketua dewan syuro dan ketua tanfidz, atau calon ketua dewan pembina dan ketua dewan harian.
Sehingga forum demokrasi di kabupaten maupun provinsi, fungsinya hanya memunculkan seorang atau lebih untuk diusulkan sebagai Calon Ketua DPC atau DPW kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Siapapun dan berapapun nama yang diusulkan oleh forum konfercab di tingkat kabupaten atau konferwil di tingkat provinsi, ketua terpilih sepenuhnya menjadi hak preogratif dari DPP partai yang bersangkutan.
Demokrasi ala partai politik ini ternyata justru meminimalisir konflik dan ketidakpatuhan struktur di bawah pada struktur di atasnya. Bahkan mereka yang merasa tidak cocok dengan keputusan pimpinan di pusat, jangankan menyampaikan di media maintrem atau medsos. Sekadar rasan-rasan di warung kopi saja takut. Benar-benar patuh pada pimpinan di atasnya.
Jika memang PBNU menghendaki kebijakannya seiring dan dipatuhi oleh struktur sampai tingkat paling bawah, mengapa tidak meniru saja sistem demokrasi ala partai politik? Costnya lebih murah, dan menutup pintu masuk pihak luar untuk ikut intervensi dan bermain di setiap ajang demokrasi NU!.
***
*) Oleh: Abdul Aziz, S.H.I.,M.H, Wakil Sekretaris PCNU Banyuwangi 2018-2023.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Editor | : Faizal R Arief |
Jadwal Tayang Film 'The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum' Mundur ke Desember 2027
Dari Kandang Dlingo Bantul ke Istana, Sapi Bagong Milik Bayu Dibeli Presiden Prabowo
Kaca Bus Tim Persik Kediri Pecah Dilempar Batu saat Tinggalkan Stadion Kanjuruhan
Ada 43 Jemaah Haji Cadangan di Bondowoso Diharapkan Bisa Berangkat Tahun Ini
Banjir Bandang Menerpa, 119 Penduduk Kongo Afrika Meninggal Dunia
Hasil Pertandingan Piala Soeratin Askab PSSI Banyuwangi, Minggu 11 Mei 2025
Sebanyak Delapan Visa Jemaah Haji Asal Bondowoso Belum Terbit
PLN Mobile Proliga 2025, Samator Kunci Juara Tiga Usai Bekuk Bank Sumsel
Harmoni Budaya, Religi dan Ekonomi dalam Festival Jogokariyan 2025 Kota Yogyakarta
Jalur Seleksi Mandiri UNAIR Tahun Akademik 2025 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya