Pemerintahan
TIMESINDONESIA, MALANG – DPRD Kota Malang memberikan sorotan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Terlebih, saat ini dinilai masih banyak OPD yang serapannya dinilai masih sangat rendah.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, secara umum serapan APBD Kota Malang tahun 2023 ini masih mencapai 55 persen.
Hal itu pun dinilai masih rendah dan bahkan ada sejumlah OPD yang berada di bawah tersebut, misalnya tak lebih dari 40 persen serapan APBD-nya.
"Serapan APBD kalau kita hitung masih di angka 55 persen maksimal. Ada OPD yang serapannya baru 35 sampai 40 persen," ujar Made, Kamis (7/9/2023).
Menurut catatan, dari 28 OPD yang ada di Kota Malang, sebesar 60 persen OPD memiliki serapan APBD yang masih rendah.
Padahal, kata Made, seharusnya di momen APBD Perubahan ini serapan APBD murni tahun 2023 sudah dapat rampung. Apalagi, waktu yang dilalui relatif panjang, yakni sejak Februari hingga Agustus menjelang awal September.
"Disini sebenarnya kalau kita menginginkan seharusnya di APBD Perubahan ini yang murni sudah selesai," imbuhnya.
Dengan hasil yang tak sesuai ini, tentu menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Terlebih, kini berada di momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Ditambah, pada momen ini banyak OPD dengan serapan rendah tersebut justru meminta tambagan anggaran.
"Minta tambahan anggaran, tapi APBD murninya masih rendah. Karena kalau kita melihat kegiatannya sebenarnya jalan, mereka (sejumlah OPD) berkilah pada pencairan yang belum," ungkapnya.
Meski begitu, permintaan tersebut direstui oleh DPRD Kota Malang. Akan tetapi dengan catatan jika sampai terjadi SILPA (Sisah Lebih Penggunaan Anggaran) akibat serapan yang rendah, pada PAK selanjutnya sejumlah OPD tersebut tak akan disetujui meski meminta tambahan anggaran sekecil apapun.
"Jika sampai terjadi SILPA di OPD tersebut, maka PAK selanjutnya tidak akan kita setujui tambahan anggaran sekecil apapun dari OPD yang SILPA-nya besar," tegasnya.
Sementara, saat ditanya OPD mana saja yang serapan anggarannya rendah, Made tak menyampaikannya secara detail. Untuk itu, pihaknya berencana untuk melakukan inspeksi dengan turun ke bawah secara mendadak untuk melihat langsung berbagai kegiatan yang digelar sejumlah OPD tersebut.
"Kita akan turun lagi, kita akan sidak langsung seperti apa pergerakan OPD itu," ucapnya.(*)
| Pewarta | : Rizky Kurniawan Pratama |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Pemerintah Beri Tanggapan Keras Terhadap Aksi Premanisme Berbasis Ormas
Kemenag Perketat Perlindungan Jemaah Haji Khusus, Asuransi dan Rumah Sakit Tak Boleh Sekadar Formalitas
Wafat Saat Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Asal Sidoarjo Dimakamkan di Baqi
Grand Final PLN Mobile Proliga 2025 Akan Digelar di GOR Amongrogo Yogyakarta
Menabung Sejak 1986, Pemulung Asal Semarang Ini Akhirnya Berangkat Haji Bersama Istri
Soal Kasus Miras di Temenggungan, Bupati: Sudah Ada Permendagri-nya, Inspektorat Akan Mengkaji
Gangguan Tidur Bisa Hambat Pertumbuhan dan Kecerdasan Balita
Di Balik Kedatangan Jemaah Haji Indonesia, Mereka Menyambut di Bawah Terik dan Dingin Bandara Madinah
Catat! Ini Jadwal Pertandingan Persewangi di Babak 16 Besar Liga 4 Nasional
Babak 16 Besar Liga 4 Nasional, Persewangi Banyuwangi Optimistis Bangkit