Pemerintahan
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hingga saat ini pemerintah masih ngotot memindahkan atau relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal itu tetap berjalan meski protes keras dari warga dan pihak lainnya terus dilakukan.
Pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City tersebut dilakukan juga untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, investasi itu tak seperti buah yang tumbuh dari sebuah pohon. Investasi itu, kata dia, harus direbut dengan segera, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
"Kami ini berkompetisi, negara tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar di ASEAN saat ini diraih negara Singapura dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," katanya dikutip dari Antara, Senin (18/9/2023).
Oleh karenanya, ia menegaskan, perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan yang tidak menimbulkan kerugian di satu pihak.
"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," jelasnya.
Ia memaparkan, untuk total nilai investasi yang akan diserap dari proyek Rampang Eco City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Di pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp175 triliun.
Dengan nilai itu, menurutnya, akan berdampak positif pada capaian pendapatan negara, serta dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan.
"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," jelasnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang. "Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, bentrok panas yang dilakukan oleh warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat dari TNI, Polri dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam terjadi belakangan ini jadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan tersebut sudah mencuat sejak 2004.
Saat ini, PT. Makmur Elok Graha jadi pihak swasta yang digadang pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Tahun ini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional. Itu sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi Rp 381 triliun pada tahun 2080.
Kawasan ini juga akan jadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun. (*)
| Pewarta | : Moh Ramli |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Dari Kandang Dlingo Bantul ke Istana, Sapi Bagong Milik Bayu Dibeli Presiden Prabowo
Kaca Bus Tim Persik Kediri Pecah Dilempar Batu saat Tinggalkan Stadion Kanjuruhan
Ada 43 Jemaah Haji Cadangan di Bondowoso Diharapkan Bisa Berangkat Tahun Ini
Banjir Bandang Menerpa, 119 Penduduk Kongo Afrika Meninggal Dunia
Hasil Pertandingan Piala Soeratin Askab PSSI Banyuwangi, Minggu 11 Mei 2025
Sebanyak Delapan Visa Jemaah Haji Asal Bondowoso Belum Terbit
PLN Mobile Proliga 2025, Samator Kunci Juara Tiga Usai Bekuk Bank Sumsel
Harmoni Budaya, Religi dan Ekonomi dalam Festival Jogokariyan 2025 Kota Yogyakarta
Jalur Seleksi Mandiri UNAIR Tahun Akademik 2025 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya
Laga Arema FC vs Persik: Ditonton 2.850 Aremania, Diamankan 2.113 Personel Gabungan