Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Gonjang-ganjing mengenai keabsahan ijazah Jokowi (Joko Widodo) dijagat maya mendapat respon UGM. Rektor UGM Prof Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden Jokowi merupakan alumnus Program Studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi masuk UGM pada tahun 1980. Kemudian, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
“Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik. Kami menyakini keaslian ijazah sarjana Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” kata Ova dalam konferensi pers terkait keaskian ijazah Jokowi di Gedung Pusat UGM, Selasa (11/10/2022).
Klarifikasi ini, lanjut Ova, merupakan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya.
“Bukan karena yang dipertanyakan ini orang nomor satu. Tapi, jika ada alumni yang ingin diverifikasi kami juga akan melakukan langkah-langkah verifikasi sesuai proporsinya. Misalnya, jika ada alumni yang bekerja di suatu tempat dan memerlukan verifikasi bahwa yang bersangkutan memang alumni UGM,” tandas Ova.
Ketika disinggung mengenai ijazah Jokowi yang dianggap berbeda dengan ijazah alumni fakultas lain di angkatan yang sama. Ova menjelaskan bahwa pada masa itu belum dilakukan komputerisasi. Sehingga, penulisan ijazah masih menggunakan tulisan tangan halus.
“Waktu itu juga belum sampai ada penyeragaman seperti saat ini di mana Dikti memiliki format khusus sehingga ada perbedaan antara satu dan lainnya. Tetapi kami punya dokumen arsip untuk hal itu,” terang Ova.
Senada disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. Menurutnya, ijazah Jokowi memang telah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu.
“Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan, persis format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus. Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu,” tandas Sigit.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito menambahkan, saat nama UGM dikaitkan dengan sebuah persoalan. Maka, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada publik.
“Kita tidak mungkin tidak menyampaikan kepada publik seolah kita tidak tahu. Paling tidak kita dudukkan masalahnya agar tidak ada spekulasi berlebihan,” terang Arie.
Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi atas tudingan ijazah palsu. Arie menegaskan, tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM.
“Secara prinsip orang itu tidak menggugat UGM, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini, itu tidak secara spesifik ditujukan ke UGM,” terang Pakar Hukum UGM, Andi Sandi Antonius yang ikut mendampingi Ova dan Arie menggelar konferensi pers.
Berikut pernyataan lengkap Rektor UGM Prof Ova Emilia tentang status ijazah Presiden Jokowi di kampus tersebut:
Dengan mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik maupun media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Ir Joko Widodo. Maka, kami Universitas Gadjah Mada (UGM) di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, Bapak Ir Joko Widodo adalah alumni prodi S1 di Fakuktas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980.
Kedua, Bapak Ir Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki
Ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Ir Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Isu dugaan ijazah palsu ini berhembus bermula dari sebuah buku yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono tentang Jokowi Under Cover. Bambang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu di Pilpres 2019 pada 3 Oktober 2022 lalu.
Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.
Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).
Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI, Dini Purwono telah meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan. Ia menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada-ada.
Menurut Dini, Presiden Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya.
“Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas. Jangan dibiasakan 'nge-prank' aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar,” jelas Dini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga menegaskan telah menggelar Pilpres 2019 sesuai aturan. Mereka mengklaim telah bekerja sesuai prosedur, termasuk pendaftaran peserta pemilu. Dari verifikasi, Ijazah Jokowi memang asli. (*)
| Pewarta | : Ahmad Tulung |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Alami Trauma Berat, Pemkab Banyuwangi Beri Pendampingan Ibu Korban Pembunuhan di Kabat
Bupati Malang Sepakat Evaluasi PKS Air Bersih ke Kota Malang
Industri Tembakau: Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan
Kapolres Pacitan Beri Penghargaan Personel dan Stakeholder di Hari Bhayangkara ke-79
PBFI Kota Malang Turunkan 10 Atlet di Cabor Binaraga dan Fitness Porprov Jatim 2025, Siap Bawa Pulang 3 Emas
Revisi Perda Pajak UMKM Kota Malang: Omzet Minimal Naik Jadi Rp15 Juta, Banyak Pelaku Usaha Kini Bebas Pajak
BEM FH Unisma Malang Audiensi ke DPRD Kota Malang, Minta Kepastian Hukum Perda Pajak 10% untuk UMKM
Bayar Sendiri, Raih Emas Asia, Atlet Muaythai Probolinggo Diarak Warga Pakai Gerobak
Status Geopark Rinjani Dikaji Ulang Asesor UNESCO
Laporan TII: Potensi Korupsi Rp400 Triliun di Ujung Sendok MBG