Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah hadir menjadi pembicara diskusi bertajuk ‘Keterwakilan Perempuan dalam Politik’ Diskusi ini digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Humas dan Pemberitaan DPR.
Dalam pandangannya, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus ditunjang dengan aturan yang jelas. Dia mengatakan, Indonesia sendiri masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik.
"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang. Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk kedalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," kata Himma, sapaan Himmatul Aliyah, Kamis (3/7/2023).
Himmatul melanjutkan, sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan di dunia saat ini memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, itu tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga itu yang menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik.
"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk keduania politik," jelas Himma.
"Oleh karena itu bagaimana sistem yang dilakukan, munking juga sistem-sistem ini yang nanti dengan perludem atau komisi perempuan atau legislasi sendiri, itu membuat aturan yang memudahkan perempuan yang khususnya berkualitas untuk bisa masuk kedalam dunia politik," imbuhnya.
Menurut Himma sangat disayangkan apabila SDM perempuan yang tinggi serta diikuti dengan gagasan ide yang baik untuk membangun bangsa tapi tidak dilibatkan. Mestinya negara bisa memberikan akses yang secara khusus kepada perempuan-perempuan yang ingin berjuang di jalur politik.
"Inilah makanya kita perlu menjaring terutama juga dari partai. Partai politik juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi kursi dalam pemilihan yang mungkin, kalau sistem terbuka mungkin ya kita bisa bersaing, tapi misalnya kalau sistem tertutup kan juga mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi yang atas, tentunya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi," papar Himma.
Menurut Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen sudah baik. Namun pada faktanya masih jauh dari harapan.
"Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu masih sekitar 21 persen implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara yang berada di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21 persen keterwakilan perempuan dalam politik," tutupnya.
Hadir juga dalam diskusi tersebut secara virtual: Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia Luluk Nur Hamidah (virtual). Menemani Himma, hadir Pengamat Politik Perludem Titi Anggraini dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka. (d)
| Pewarta | : Rafyq Panjaitan |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Jadwal Tayang Film 'The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum' Mundur ke Desember 2027
Dari Kandang Dlingo Bantul ke Istana, Sapi Bagong Milik Bayu Dibeli Presiden Prabowo
Kaca Bus Tim Persik Kediri Pecah Dilempar Batu saat Tinggalkan Stadion Kanjuruhan
Ada 43 Jemaah Haji Cadangan di Bondowoso Diharapkan Bisa Berangkat Tahun Ini
Banjir Bandang Menerpa, 119 Penduduk Kongo Afrika Meninggal Dunia
Hasil Pertandingan Piala Soeratin Askab PSSI Banyuwangi, Minggu 11 Mei 2025
Sebanyak Delapan Visa Jemaah Haji Asal Bondowoso Belum Terbit
PLN Mobile Proliga 2025, Samator Kunci Juara Tiga Usai Bekuk Bank Sumsel
Harmoni Budaya, Religi dan Ekonomi dalam Festival Jogokariyan 2025 Kota Yogyakarta
Jalur Seleksi Mandiri UNAIR Tahun Akademik 2025 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya