[CEK FAKTA] Tidak Benar, Jokowi Akan Jual Separuh Kaltim

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beredar informasi di media sosial Facebook bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjual separuh dari Kalimantan Timur (Kaltim).

Informasi berbentuk tangkapan layar berita itu diunggah oleh akun Dewa  (https://www.facebook.com/profile.php?id=100070881896363) pada 28 Agustus 2021.

Advertisement

Tertulis dalam tangkapan layar tersebut "Soal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separo Dari Pulau Kaltim". Tampak dalam gambar, Jokowi di bersama Johan Budi, di hadapan para wartawan. 

Sumber: Facebook (https://www.facebook.com/photo?fbid=119288473777215&set=a.111408097898586)

CEK FAKTA

Kami menelusuri kebenaran informasi tersebut, dengan menggunakan mesin pencari Google. Kami menggunakan kata kunci tertentu, yakni: jokowi jual separoh pulau kalimantan. 

Kami menemukan judul berita yang mirip pernah diunggah oleh situs reportaseindonesia.com. Situs tersebut memuat judul "Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim".

Kami membaca isi artikel tersebut. Tertulis Jokowi merencanakan menjual lahan di ibu kota baru yang ada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, seluas 30 ribu hektare. Langkah tersebut diambil karena lahan seluas 180 ribu hektare yang diperuntukkan untuk ibu kota, dinilai terlalu luas.

Sumber: Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim | Reportase Indonesia

Kami juga melakukan pengecekan terhadap situs tersebut. Dalam situs tersebut, tidak ditemukan susunan redaksi, juga Pedoman Pemberitaan Media Siber. Kewajiban untuk mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi perusahaan media juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pada Pasal 8.

Selanjutnya, kami membandingkan artikel tersebut dengan yang ditulis media massa berita yang kredibel. Kami menemukan sejumlah artikel serupa dari sejumlah media, di antaranya kompas.com, dan inews.id.  

Mengutip kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umum seluas 30.000 hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibu kota, yakni 180.000 hektare.

Presiden sekaligus memastikan, harga jual lahan akan dibuat terjangkau.

"Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun," ujar Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Jokowi juga memastikan, lahan tersebut hanya boleh dibeli individu, bukan oleh pengembang. 

Sumber: Jokowi Sebut Masyarakat Bisa Beli Lahan di Ibu Kota Baru, Harganya? | Kompas

Sementara, inews.id. menuliskan, Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas. 

Dia mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota pada tahap awal sebesar 40 ribu ha sementara 110 ribu ha akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang. Sisanya 30 ribu rencananya akan dijual.

Sumber: Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim | iNews

Selanjutnya, kami mencari data mengenai luas Kalimantan Timur. Mengutip bps.go.id (Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2019 | BPS), luas daerah Kalimantan Timur (Kaltim) 129.066,64 kilometer persegi (km2), atau 12.906.664 hektare. Sedangkan Jumlah pulau di Kalimantan Timur ada 419. Artinya, luas daerah separuh Kaltim yakni 6.453.332 hektare. Luas ini jauh dari yang direncanakan untuk dijual, yaitu 30 ribu hektare.  

Pemeriksaan atas klaim serupa juga pernah dilakukan tempo.co dalam artikelnya: [Fakta atau Hoaks] Benarkah Presiden Jokowi Akan Jual Separuh Kaltim untuk Pemindahan Ibu Kota?

Sumber: [Fakta atau Hoaks] Benarkah Presiden Jokowi Akan Jual Separuh Kaltim untuk Pemindahan Ibu Kota? | Tempo

KESIMPULAN

Menurut hasil penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi Jokowi akan menjual separuh dari Kalimantan Timur (Kaltim), tidak benar.

Menurut misinformasi dan disinformasi yang dikategorikan First Draft, informasi tersebut termasuk dalam kategori Misleading Content (Konten Menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

----

Cek Fakta TIMES Indonesia

TIMES Indonesia adalah media online yang sudah terverifikasi faktual di Dewan Pers. Dalam kerja melakukan cek fakta, TIMES Indonesia juga bekerja sama dengan 23 media nasional dan lokal, untuk memverifikasi berbagai informasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA TIMES Indonesia di email: [email protected] atau [email protected] (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.