Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Ada 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung  di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan,  Minggu  (4/2/2024) malam. Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. 

Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima: 
Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi. Bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya.

Advertisement

Penelusuran Fakta

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa  ditelusuri sebagai berikut.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.

“Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu 25 November 2023.

Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun 2023. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.

“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3840339/ksp-pemerintah-dorong-percepatan-kesejahteraan-guru

Lebih lanjut,  Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan  Anindito Aditomo, Selasa (30/8/2022) mengatakan Kemendikbud mengakui bahwa sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang. 

Menurut Anindito, hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak. 

Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922134130-20-851271/kemendikbud-akui-16-juta-guru-belum-terima-penghasilan-layak
https://puslapdik.kemdikbud.go.id/dalam-ruu-sisdiknas-sertifikasi-pendidik-hanya-untuk-calon-guru-baru/

Kesimpulan

Pernyataan  Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang  ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK dan ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar.

Kemendikbud mencatat  sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang. 

Hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak. 

Sebagai informasi dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima ini, para Capres membahas isu mengenai kesejahteraan Sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.

----

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media dan 7 panel ahli di Indonesia.

----

Cek Fakta TIMES Indonesia

TIMES Indonesia adalah media online yang sudah terverifikasi faktual di Dewan Pers. Dalam kerja melakukan cek fakta, TIMES Indonesia juga bekerjasama dengan sejumlah media dan satu komunitas (Mafindo) untuk memverifikasi berbagai informasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA TIMES Indonesia di email: [email protected] atau [email protected]. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.