BPH Migas Minta Pertamina Terapkan Empat Lapis Pengawasan BBM Bersubsidi

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas  atau BPH Migas menerapkan empat lapis pengawasan untuk menjamin pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran, khususnya BBM bersubsidi.

Komite BPH Migas, Jugi Prajugio mengatakan pengawasan pendistribusian BBM dilakukan secara bertingkat, pertama adalah pengawasan dilakukan oleh badan penerima penugasan, seperti Pertamina atau AKR.

Advertisement

"Pertamina atau AKR wajib melakukan pengawasan kepada SPBU yang menerima distribusi," kata Jugi usai menjadi pemateri dalam Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja di Hall Hatel Grand Mahkota Lamongan, Rabu (13/1/2019).

Selain itu, sambung Jugi, BPH Migas juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar turut melakukan pengawasan. "Jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah itu disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya. 

Jugi juga menyebut, BPH Migas juga turut melakukan pengawasan, khususnya untuk BBM satu harga. "Jangan sampai BBM satu harga diresmikan, baru dikirim dari Pertamina tapi sudah habis karena diambil pengecer-pengecer," tutur Jugi. 

Selain itu, Jugi menyebut pihaknya juga telah bekerjasama dengan kepolisian untuk turut melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM. "BBM ini juga menandatangani MoU dengan kepolisisan," ujarnya. 

Di sisi lain, Marketing Operation Pertamina Region V, Toni Pradana menegaskan, pihaknya akan memperketat pengawasan di SPBU, agar langsung ke konsumen dan tidak diperjual-belikan lagi untuk disalurkan ke pengecer dan lain-lain terutama BBM yang bersubsidi. 

"Apabila ada SPBU yang terbukti melanggar, kita akan memberikan sanksi yang berat berupa peringatan disertai dengan penghentian pasokan," tutur Toni.

Sementara Nasyirul Falah Amru, Anggota Komisi VII DPR RI turut mendorong agar pendistribusian BBM bisa tepat sasaran, agar para petani tidak kesulitan mendapatkan BBM untuk mengoprasionalkan alat pertaniannya.

"Kita minta BPH Migas dan Pertamina supaya melakukan pendistribusian BBM bersubsidi dengan baik, jangan sampai masyarakat yang membutuhkan solar ini keteteran tidak bisa mendapatkan," kata Falah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.