Kominfo RI Dorong BUMN - Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong badan usaha milik negara, perusahaan pemerintah, dan rumah tangga serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. 

Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Berikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Advertisement

"Tidak saja belanja produk dalam negeri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi sektor rumah tangga juga. Saya mengajak masyarakat melalui acara yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Belanja Produksi dalam Negeri," ajak Menteri Johnny.

Berbicara dalam Showcase dan Business Matching Produk IT dan Digital di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin 18 April 2022, Menkominfo menekankan pentingnya kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP. 

"Pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan ini kegiatan affirmatif, didorong, didukung untuk kita laksanakan. Dalam e-Katalog LKPP, UMKM kita sudah mendaftarkan produk-produknya," tuturnya.

Disampaikan, jika semua produk dalam negeri dan UMKM terdaftar di e-Katalog LKPP akan memudahkan lembaga pemerintah membelanjakan APBN. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan produk dan jasa ke e-Katalog LKPP.

"Untuk produk-produk hasil UMKM segera mendaftar di e-Katalog. Syaratnya sudah disederhanakan juga oleh Kepala LKPP dari sebelumnya delapan tahap sekarang, sekarang tinggal dua tahap," jelasnya. 

Ditegaskan pula bahwa pemerintah sudah mengalokasikan APBN khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, alokasi itu lebih besar dari yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Besarannya sekitar Rp16 Triliun lebih atau setara dengan lebih dari 60%. 

"Kita harapkan agar itu dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Itu sudah jauh di atas amanat Inpres yaitu hanya 40%," ucap Menteri Johnny.

Selama ini, lanjutnya, produk dalam negeri terutama produk UMKM diperagakan masing-masing pihak secara mandiri. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi upaya Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produk UMKM dan ultra mikro Indonesia.

Kominfo sendiri memberikan dukungan dan endorsement kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Sampai dengan bulan ini dari terdapat 34 juta UMKM Indonesia, dimana 19 juta diantaranya sudah digital onboarding. Bahkan sudah memenuhi standar SNI untuk beberapa sektor tertentu.

"Itu tidak seberat seperti sebelumnya. Sudah menjadi lebih sederhana dalam rangka keberpihakan itu, dan saya tentu memberikan dukungan kepada UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM agar hasil produk-produk UMKM Indonesia terdaftar di dalam e-Katalog LKPP," jelasnya terkait dukungan untuk produk dalam negeri. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.