Instruksi Presiden RI Kendalikan Laju Inflasi Tahun 2022

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Perjuangan untuk menghadapi inflasi tahun 2022 masih terus berlangsung. Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengungkapkan pada Juli 2022, tingkat inflasi bertahan pada level 4,94 persen. Nilai tersebut didukung dengan adanya alokasi subsidi yang diberikan oleh Pemerintah RI.

Presiden RI mengatakan inflasi saat ini menjadi ancaman yang harus bisa diselesaikan. Data inflasi hingga Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Ia memeinta semua jajaran kementerian dan lembaga terbaik, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah bisa meningkatkan kerjasama untuk dapat mengatasi permasalahan ini.

Advertisement

"Inflasi ini menjadi momok semua negara," kata Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi mengatakan tingkat inflasi ini masih didukung dengan tidak naiknya harga BBM, Listrik, dan Elpiji di tengah krisis energi yang dihadapi dunia. Ia mengatakan harga BBM, listrik, dan elpiji yang ada saat ini bukan harga sebenarnya, melainkan harga yang disubsidi oleh Pemerintah RI.

Presiden RI menjelaskan untuk menahan laju inflasi BBM, Pemerintah RI memberikan subsidi sebesar Rp502 Triliun. Ia menyinggung secara ekonomi, harga pertalite seharusnya mencapai Rp17.100 per liter. Namun, di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah RI mempertahankan harga pertalite sebesar Rp7.650 per liter.

"Harga yang disubsidi pemerintah besarnyanya subsidinya Rp502 Triliun, angka yang besar sekali, Ini yang harus kita tahu untuk menahan harga inflasi agar inflasi tidak tinggi, tapo apakah terus menerus APBN akan kuat," kata Presiden RI, dalam rakornas pengendalian inflasi tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyampaikan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih lebih terjaga dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa 8,9 persen, bahkan Turki 79,6 persen.

Kendalikan Harga Tiket Pesawat

Presiden RI Jokowi menyampaikan pengendalian harga pesawat menjadi salah satu upaya agar inflasi tidak meningkat. Para menteri dan jajaran diminta segara mengendalikan harga tiket pesawat yang saat ini melambung bisa diturunkan.

"Harga tiket pesawat melambung, sudah saya langsung reaksi, Pak Menteri Perhubungan segera selesaikan," tambah Jokowi.

BUMN Garuda Indonesia juga diminta segera menambah armada pesawatnya agar bisa membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat. Presiden RI Jokowi tidak ingin kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi saat ini mempercepat laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat, di tengah fluktuasi harga komoditas energi dunia.

"Meski tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," kata Jokowi.

Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan telah meminta maskapai untuk menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau demi menjaga konektifitas antar wilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa trasnportasi udara. 

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan No 142 Tahun 2022, yang terbit pada 4 Agustus 2022 lalu, Pemerintah RI mengizinkan maskapai untuk memungut tarif tambahan pesawat jet dengan porsi maksimal 15 persen dari tarif batas atas. Sementara pesawat propeller maksimal 25 persen dari batas atas.

Tingkatkan Kerjasama Tim TPID

Presiden juga meminta jajaran Kementerian, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan inflasi ini.

"Saya yakin kerja sama yang disampaikan provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID, TPIP, semuanya kerja, rampung. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen selesai, wong kita barangnya juga ada kok," kata Jokowi.

Presiden RI Jokowi meminta gara setiap Pemerintah Daerah bisa segera mengindentifikasi harga komoditas pangan di wilayan masing-masing. Indentifikasi ini juga harus dibarengi dengan pengecekan oleh tim pengendalian inflasi, terkait ketersediaan pasokan pangan di masing-masing wilayah. Ia mengatakan lebih baik lagi jika setiap daerah bisa saling tersambung untuk salaing memenuhi satu sama lain.

Presiden RI juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Kernavian untuk segera mengeluarkan regulasi agar pemda dapat menggunakan pos anggaran belanja tidak terduha dalam APBD. Hal ini ditujukan agar dapat menutup biaya transportasi komoditas pangan yang menjadi masalah.

Presiden juga mengingatkan setiap kepala daerah agar memahami situasi inflasi di wilayah kerjanya. Ia juga berencana meninjau langsung situasi yang terjadi di daerah.

"Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan sampai gelagapan enggak ngerti posisi inflasinya berada di angka berapa," pesan Jokowi.

Presiden RI Jokowi juga menyebutkan ada lima daerah dengan laju inflasi tertinggi saat ini yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen. Kelima daerah tersebut masuk dalam 30 daerah yang tingkat inflasinya berada di atas tingkat inflasi nasional 4,94 persen per Juli 2022.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.