Ekonomi

Kendalikan Inflasi Daerah, Pemda Harus Optimalkan DAK dan DAU

Jumat, 02 September 2022 - 20:10 | 22.79k
ilustrasi inflasi - (FOTO: dok TIMES Indonesia)
ilustrasi inflasi - (FOTO: dok TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Strategi pemerintah tersebut perlu dikombinasikan dan disinergikan untuk menurunkan angka inflasi pangan secara efektif. hal yang patut segera dilakukan, yakni mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengendalian inflasi. 

Pemerintah juga penting untuk menyediakan ruang penyimpanan atau cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan. Selain itu, operasi pasar juga harus dimaksimalkan agar bisa lebih tepat sasaran.

Advertisement

"Beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum)  untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan, serta operasi pasar tepat sasaran," ucap Deputy Director Indef Eko Listiyanto, Jumat (2/9/2022).

Rekomendasi selanjutnya terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mempercepat stabilisasi harga. Menko Airlangga meminta kepala daerah yang angka inflasinya di atas nasional untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%.

Eko menilai memang Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Meski demikian, agar kerja GNPIP semakin optimal, perlu dukungan 

"GNPIP memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas stakeholders di daerah. Namun demikian tetap diperlukan amunisi anggaran untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi stabilisasi harga di daerah, seperti DAK, DTU tersebut," pungkas Eko.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan berbagai rekomendasi aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya ekstra untuk menstabilkan harga dan ketahanan pangan. 

"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%," kata Airlangga merujuk 27 provinsi dan 66 Kabupaten/Kota yang angka inflasinya masih diatas nasional.

Rekomendasi tersebut yakni perluasan kerja sama antar daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar, dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN. 

Selain itu direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

Deflasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatkan, trend tahunan menunjukkan Kuartal III biasanya terjadi penurunan atau bahkan deflasi. Namun hal ini tidak akan bertahan lama jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM. 

"Level (inflasi) tahunan ini bisa berubah ketika ada yang diluar kebiasaan, faktor kebijakan. Atau faktor eksternal. Kebijakan misalnya jika kenaikan BBM pada bulan September, itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3% dalam satu bulan, kalau dia naik 30% ya," kata Faisal, Jumat ( 2/9). 

Faisal menambahkan, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah. 

"Jika pemerintah pusat mengatakan agar supaya daerah menekan inflasi, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain. Mengontrol Produksinya dan stok, jangan sampai ada kekurangan," jelas Faisal. 

Namun pemerintah daerah pasti akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi mereka jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. 

"Kalau BBM dinaikkan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah," ungkap Faisal. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES