Hadapi Resesi 2023, Kota Bandung Beri Kemudahan Izin Investasi

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Kota Bandung akan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan investasi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi isu resesi yang akan menghantam di tahun 2023.

Selain itu, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, beberapa langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengantisipasi resesi ekonomi di antaranya memaksimalkan belanja pemerintah, dan pemberian bantuan/stimulus bagi UMKM.

"Pemkot Bandung juga telah menyusun program kegiatan yang menunjang terhadap pengendalian inflasi, bisa dengan mengandalkan pendapatan lewat jasa. Kita juga harus memprioritaskan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," ungkapnya.

Ilustrasi - Gambar diagram resesi ekonomi yang menunjukkan penurunan. (FOTO: mediamodifier/Pixabay)

Kondisi Kota Bandung pada bulan September 2022 terjadi inflasi sebesar 0,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85. Jawa Barat terjadi inflasi sebesar 1,21 persen, sedangkan nasional terjadi inflasi sebesar 1,17 persen.

Namun, demikian angka inflasi Kota Bandung masih di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Menurut Ema, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Pada tahun 2021 ekonomi tumbuh sebesar 3,76 persen, sementara pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami kontraksi sebesar -2,28 persen.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi karena Pemkot Bandung berhasil mencapai target vaksinasi melebihi 100 persen. Sehingga pandemi Covid-19 di Kota Bandung dapat dikendalikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna saat menyampaikan langkah Kota Bandung menghadapi resesi 2023. (FOTO: Humas Bandung)

"Resesi jelas bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat resesi ekonomi terjadi hampir semua jenis bisnis baik yang berskala besar maupun berskala kecil akan terkena dampaknya," ujar Ema dalam Diskusi Prediksi Resesi di Balai Kota Bandung, Rabu, 12 Oktober 2022.

Hal ini bisa diperparah dengan kondisi kredit kian ketat, sehingga permintaan atau pengajuan permohonannya menurun atau menjadi lebih lambat. Kondisi tersebut menciptakan kekhawatiran, ketidakpastian dan ketakutan secara umum.

"Resesi ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap pemerintah, tapi juga perusahaan maupun kehidupan individu. Perusahaan bisa bangkrut, akan banyak yang di PHK, sehingga jumlah pengangguran meningkat," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, anggaran program-program dan kegiatan prioritas dari seluruh sektor pembangunan harus dikaitkan juga dengan upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan pendapatan.

Dalam diskusi ini hadir pula Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Tauhid Ahmad. Ia menyatakan, perekonomian daerah akan mengalami penurunan, tapi tidak separah saat awal pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

"Memang tidak akan separah awal pandemi, tapi tetap akan ada penurunan dibandingkan tahun ini," ungkap Tauhid.

Menurutnya, sektor yang akan sangat terpengaruh adalah dari sisi ekspor dan konsumsi rumah tangga. "Dari sisi ekspor turun jadi 8 persen. Investasi turun 6,1 persen, dan konsumsi rumah tangga menurun 5 peren," paparnya.

Ia berharap, Pemkot Bandung bisa menaikkan konsumsi pemerintah. Salah satunya dengan mengelola volatile food untuk mengatasi inflasi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.