Ini Penyebab Retribusi Parkir di Banyuwangi Gagal Mencapai Target

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Retribusi parkir di Banyuwangi, Jawa Timur, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, disorot karena tidak mampu mencapai target. Hal ini menimbulkan keprihatinan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah tersebut.

Legislatif setempat telah menetapkan target pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 

Advertisement

Pada tahun 2022 lalu targetnya sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan yang diperoleh hanya sejumlah Rp 19 miliar pertahun, alias masih baru tercapai sekitar 76 persen dari jumlah yang diharapkan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi, Pudjo Hartanto menyebutkan alasan tidak tercapainya target tersebut. Menurutnya pendapatan retribusi parkir di Banyuwangi masih bersumber dari satu pintu saja.

Sumbernya dari skema parkir berlangganan. Dimana biayanya dibayarkan saat proses pengurusan administrasi di samsat. Untuk tarif parkir berlangganan roda dua senilai Rp 35 ribu sedangkan roda empat Rp 70 ribu.

Berdasarkan data dari Dishub Banyuwangi, terdapat 46 ribu unit kendaraan roda dua dan 60 ribu unit untuk roda empat. 

“Jika diakumulasikan keseluruhan jumlah kendaraan roda dua dan empat, secara matematis pendapatan retribusi parkirnya adalah Rp 19 miliar," katanya, Selasa, (18/7/2023). 

Meski demikian, jumlah Rp 19 miliar jika dibandingkan dengan beberapa kota atau kabupaten di Jawa Timur sudah bisa dikatakan cukup. Tetapi, legislatif telah menaikkan target diangkat Rp. 25 Miliar dengan berbagai pertimbangan pada tahun lalu.

"Bila dengan pola yang sama mengandalkan dari parkir berlangganan. Harus ada penambahan jumlah kendaraan yang ada. Itu kan hal yang mustahil," cetusnya.

Kendati demikian, Dishub Banyuwangi tetap optimis untuk bisa mencapai target pada tahun 2023 ini. Pasalnya, beberapa langkah-langkah dan skema baru telah dibuat untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh legislatif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.