Ekonomi

PAD Kota Malang Tahun 2024 Turun, Berkurang Rp400 Miliar Lebih

Kamis, 02 November 2023 - 14:46 | 35.19k
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Malang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu diketahui saat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (2/11/2023).

Dari rancangan KUA-PPAS, jumlah PAD Kota Malang pada 2024 seharusnya mencapai Rp1,2 triliun lebih. Akan tetapi, angka itu berkurang Rp412 miliar lebih, sehingga kini PAD Kota Malang tahun 2024 turun menjadi Rp813 miliar lebih.

Pengurangan PAD terbesar, berasal dari pajak daerah yang dikelola Bapenda senilai Rp400 miliar dan lain-lain PAD yang sah senilai Rp20,8 miliar.

Sedangkan, untuk PAD dari retribusi daerah justru bertambah senilai Rp8,1 miliar dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sesuai rancangan senilai Rp30,8 miliar lebih.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, turunnya PAD 2024 yang semula Rp1,2 triliun ini dikarenakan adanya regulasi yang belum bisa diterapkan.

DPRD-Kota-Malang-a.jpg

"Terkait hal lain ada aturan dari Kemenkeu yang turun banyak anggaran PAD kita harus berkurang Rp400 miliar," ujar Made, Kamis (2/11/2023).

Dengan regulasi yang belum sinkron antara pusat dan daerah, membuat tim Banggar dan TAPD harus menurunkan PAD Kota Malang di tahun 2024.

Meski begitu, ia tetap optimis rancangan PAD Kota Malang 2024 senilai Rp1,2 triliun ini bisa tercapai. Apalagi, jika regulasi baru dalam waktu dekat bisa turun di awal tahun 2024 mendatang.

"Kalau regulasi hubungan pusat dan daerah dilaksanakan, nanti di PAK bisa diubah. Karena kalau sekarang langsung Rp1,2 triliun, saya takut gagal bayar. Tapi kalau seandainya regulasi turun awal tahun, jadi PAK akan ditambah PAD kita," jelasnya.

Sementara, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut bahwa pengurangan PAD yang terjadi ini, karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.

DPRD-Kota-Malang-b.jpg

Oleh sebab itu, Wahyu Hidayat meminta seluruh OPD untuk merasionalisasi belanja daerah terutama yang menjadi prioritas.

"Otomatis kita rasionalisasi belanja daerah. Saya minta kepala OPD prioritaskan sesuai RPJMD dan RKPD didahulukan termasuk top down juga bottom up itu yang didahulukan, tentu dengan program rutin dan tidak perlu dirasionalisasi," tuturnya.

Adapun sejumlah program wajib pada tahun 2024 yang sudah masuk dalam rancanangan anggaran yang dibahas Banggar dan TAPD.

"Sudah ada beberapa program wajib yang sudah dianggarkan di 2024. Ini nanti detailnya pertengahan November. Kita kesepakatan dengan Banggar terutama terkait 2024 tahun politik. Kemudian yang harus sesuai RPD sampai 2026," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES