Bank Jatim dan Pemkab Bondowoso Launching KKPD dan Targetkan ETPD Capai 100 Persen

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Bank Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Hotel Grand Padis, Rabu (15/5/2024).

Launching KKPD tersebut dihadiri langsung Direktur IT dan Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Gunawan, dan Pj Bupati Bambang Soekwanto.

Advertisement

Direktur IT dan Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin menjelaskan, KKPD ini adalah kartu untuk transaksi pemerintah daerah. Pengguna kartu ini kata dia, adalah operasi perangkat daerah (OPD).

“Jadi marak dipakai oleh seluruh OPD,” kata dia. 

Sementara Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Bondowoso masih belum 100 persen. ETPD adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. 

Salah satu bagian ETPD adalah KKPD yang baru saja dilaunching dan juga QRIS. Indeks ETPD Bondowoso masih 92,90 persen. Sementara untuk mencapai target 100 persen maka perlu menaikkan transaksinya, karena secara infrastruktur sudah siap. 

Saat ini yang perlu terus didorong adalah agar masyarakat bertransaksi menggunakan mobile banking atau QRIS. Seperti bayar PBB, makan di restoran hingga saat berobat di rumah sakit. Bahkan Pemkab berkomitmen, tempat parkir dan tempat wisata juga akan dipasang QRIS. 

“Kalau itu dilakukan di Bondowoso, saya yakin indeks ETPD kita mencapai 100 persen,” jelas dia. 

Sementara daerah di Jawa Timur yang ETPD-nya mencapai 100 persen hanya ada dua, yakni Ngawi dan Kota Blitar. 

Pihaknya bersama Pemkab Bondowoso menargetkan Indeks ETPD Bondowoso mencapai 100 persen. “Tahun ini ditargetkan 100 persen oleh Pak Bupati,” imbuh dia. 

Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto menjelaskan, Pemkab akan segera memberlakukan pembayaran digital di tempat parkir dan tempat-tempat wisata. 

"Ada yang namanya QRIS, sampai UMKM nanti disediakan," kata dia. 

Saat ini baru ada enam OPD yang menggunakan KKPD tetapi pada saat PAK diupayakan seluruh OPD wajib menggunakan KKPD. "Launching hanya enam. Ini untuk OPD, ini terkait dengan keuangan di OPD tersebut," tegas dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.