Kemiskinan di Jakarta Menurun, Pemprov DKI Genjot Upaya Pemberdayaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merujuk pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat kemiskinan di ibu kota. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2024 mencapai 4,30 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Atika, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa tren penurunan ini juga terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi kesejahteraan seseorang dengan pengeluaran per kapita per hari di bawah Rp10.739, atau sekitar Rp322.170 per bulan.

Advertisement

Adapun target tingkat kemiskinan DKI Jakarta ditetapkan pada angka 3,79 persen, sementara tingkat kemiskinan ekstrem diharapkan bisa ditekan hingga 0 persen pada tahun ini.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Ketua TKPK DKI Jakarta, menambahkan bahwa rata-rata penurunan kemiskinan di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir berkisar pada angka 0,2 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tahun ini, DKI Jakarta membutuhkan upaya penurunan yang lebih dari dua kali lipat dari rata-rata tersebut.

"Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya dan peran dari seluruh lintas pemangku kepentingan, dengan memperhatikan akurasi data, kesesuaian intervensi dengan masalah yang kita hadapi, serta ketepatan waktu dalam pendistribusian program," ujar Joko dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang digelar secara daring pada Rabu.

Dalam upaya menggenjot penurunan kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta kini mengalihkan fokus dari kebijakan bantuan sosial dan subsidi menuju pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai syarat mutlak dalam mencapai target penurunan kemiskinan di Jakarta. Joko menambahkan bahwa kelembagaan TKPK diharapkan menjadi pusat untuk menyinergikan langkah-langkah lintas sektor dalam mewujudkan target tersebut.

Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, Pemprov DKI Jakarta optimistis bisa mencapai target penurunan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di ibu kota.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.