Soal Wacana Kenaikan PPN 12 Persen, Ahli Ekonomi UB: Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Harus Dihitung dengan Cermat

TIMESINDONESIA, MALANG – MALANG - Pemerintah berencana menaikan pajak pertambahan nilai (PPN), menjadi 12 persen, pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini, menuai berbagai pandangan, terutama terkait daya beli masyarakat. Ahli ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB),  Dias Satria, S.E., M.App.Ec., Ph.D., menilai bahwa kebijakan ini harus dihitung secara cermat dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. 

“Secara makro, pajak memang mengurangi pendapatan disposabel masyarakat sehingga menurunkan konsumsi. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu melihat sensitivitas dampak kenaikan PPN ini terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Dias, Selasa (3/12/2024). 

Advertisement

Pria yang juga sebagai Assistant Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga menyoroti risiko deflasi jika daya beli masyarakat turun secara signifikan.

“Deflasi jauh lebih berbahaya daripada inflasi. Ada istilah deflation spiral, yang mana deflasi membuat pertumbuhan ekonomi rendah dan berdampak luas pada sektor lain,” ungkapnya. 

Dia menambahkan bahwa deflasi juga menurunkan ekspektasi investasi, karena pelaku bisnis cenderung menahan ekspansi di tengah harga yang terus turun.
“Sebaliknya, inflasi justru memicu aktivitas bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” kata Dias. 

Dias menekankan pentingnya insentif yang spesifik untuk mencegah dampak negatif kebijakan PPN.

“Harus ada riset berbasis data untuk melihat apakah benar kenaikan pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara, atau justru mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ini harus dihitung secara matang,” tegasnya.

Kebijakan seperti kenaikan PPN, harus diimbangi dengan perhitungan yang cermat dan insentif yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.