Fokus Optimalisasi Kinerja, DPR RI: Efisiensi Anggaran BPK Sebesar Rp1,38 Triliun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,38 triliun. Pagu anggaran BPK yang semula sebesar Rp6,15 triliun dipangkas menjadi Rp4,77 triliun. 

Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk tenaga, biaya, dan waktu.

Advertisement

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa tujuan efisiensi ini adalah untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi kerja. “Tujuan efisiensi anggaran BPK Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu), sehingga menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Rincian Efisiensi Anggaran BPK 2025

Efisiensi anggaran BPK 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen belanja. Berikut rinciannya:

1. Belanja Pegawai: Tidak terjadi efisiensi pada belanja pegawai, yang tetap sebesar Rp3,3 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen BPK untuk menjaga kesejahteraan pegawai meski dalam kondisi efisiensi anggaran.

2. Belanja Barang: Efisiensi terbesar terjadi pada belanja barang, dengan pengurangan sebesar Rp1,39 triliun dari pagu semula Rp2,69 triliun menjadi Rp1,36 triliun. Belanja barang ini terbagi menjadi tiga kategori:

   • Belanja Pemeriksaan: Diefisienkan sebesar Rp642 miliar, dari Rp1,3 triliun menjadi Rp657,99 miliar.

   • Belanja Operasional: Dipangkas sebesar Rp318 miliar, dari Rp670,6 miliar menjadi Rp352,6 miliar.

   • Belanja Non-Pemeriksaan: Dikurangi sebesar Rp367,9 miliar, dari Rp718 miliar menjadi Rp350 miliar.

3. Belanja Modal: Efisiensi belanja modal ditetapkan sebesar Rp56 miliar, dari pagu semula Rp140 miliar menjadi Rp84 miliar.

Strategi Efisiensi Tanpa Mengorbankan Kualitas

BPK memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan strategi dan mitigasi yang matang. Langkah ini diambil agar kualitas pelayanan umum dan kinerja BPK tetap terjaga. 

Menurut Misbakhun, efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi tertentu, sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan umum dan target mandatory kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah positif, asalkan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan yang dilakukan BPK. 

Ia mengingatkan agar komponen yang dikurangi bukanlah bagian esensial yang dapat mengganggu kinerja atau output pemeriksaan. Jangan sampai efisiensi anggaran mengurangi kualitas pemeriksaan BPK. 

Pihaknya akan mendukung langkah ini, dengan catatan output dan kualitas harus tetap terjaga

Dukungan untuk Optimalisasi Kinerja BPK

Fathi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada efektivitas belanja pegawai. “Jangan sampai juga karena kurangnya ketersediaan dari sarana kerja sehingga belanja pegawai yang Rp3,3 triliun itu akhirnya menjadi tidak efektif. Mudah-mudahan Bapak (Sekjen BPK) beserta jajaran diberikan kelancaran,” tambahnya.

Fathi berharap dengan langkah efisiensi anggaran ini, BPK dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pemeriksaan dan pelayanan publik. Komisi XI DPR RI akan mendukung penuh upaya BPK untuk mengoptimalkan kinerja tanpa mengorbankan kualitas dan integritas dalam menjalankan mandatnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.