Gus Ipul: DTSEN Gantikan DTKS untuk Kebijakan yang Lebih Akurat

TIMESINDONESIA, MADIUN – Pemerintah Indonesia resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam program sosial dan ekonomi.

Keputusan ini diambil melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025.

Advertisement

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa DTSEN merupakan langkah maju dalam pemutakhiran data nasional yang lebih terintegrasi dan akurat. Dengan sistem ini, semua kebijakan sosial akan berbasis pada satu sumber data yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari tingkat ekonomi terbawah hingga teratas.

"Ini adalah pertama kalinya kita memiliki data tunggal nasional yang menjadi rujukan utama bagi kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan DTSEN, ketepatan sasaran bantuan dan program pemberdayaan dapat lebih terjamin," ujar Gus Ipul dalam dialog bersama pilar sosial se-eks Keresidenan Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025).

Keunggulan DTSEN dibanding DTKS

Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam sistem DTKS, seperti data ganda, ketidaksesuaian kategori penerima manfaat, serta kurangnya mekanisme pemutakhiran yang efektif.

Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dalam pengelolaan data sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam validasi dan pemutakhiran data secara berkala. Keakuratan data menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.

Selain itu, DTSEN memungkinkan perubahan data dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

1. Jalur formal melalui pemerintah daerah.

2. Jalur partisipatif di mana masyarakat dapat melaporkan perubahan data secara langsung.

Pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memverifikasi data di lapangan dan menyanggah jika ditemukan ketidaksesuaian. "Validitas data adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran," tegas Mensos Gus Ipul.

Dari Perlindungan ke Pemberdayaan

Tak hanya soal data, perombakan besar juga terjadi dalam paradigma kebijakan sosial.

Pemerintah ingin menyeimbangkan pendekatan antara perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan ekonomi (empowerment heavy). Presiden Prabowo menekankan pentingnya mendorong penerima manfaat agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut menegaskan bahwa para pendamping sosial, khususnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH), harus aktif membantu penerima manfaat untuk keluar dari ketergantungan bantuan sosial. Tugas pemerintah kita bukan hanya membuat nyaman dalam menerima bantuan, tetapi mendorong agar berdaya dan mandiri

Pendekatan empowerment heavy ini diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan, di mana bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi kelompok rentan.

Kolaborasi untuk Sukses DTSEN

Implementasi DTSEN membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah mendorong keterlibatan warga dalam memperbarui data mereka melalui pemerintah desa/kelurahan atau platform digital yang telah disediakan. Dengan keterlibatan ini, diharapkan sistem data sosial Indonesia semakin transparan dan akurat.

Dialog bersama pilar sosial yang digelar di Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh 457 peserta dari berbagai daerah seperti Madiun, Magetan, dan Ngawi. Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, serta perwakilan dinas sosial setempat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.