Cara Gubernur Jatim Hadapi Ancaman Perang Tarif, Optimalkan Koneksitas Misi Dagang

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara Sharing Session Pengembangan Ekonomi Jawa Timur bersama Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022 - 2027.

Acara ini berlangsung di Gedung Kantor OJK Jatim, Senin (5/5/2025). Turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK. Ada Dian Ediana Rai, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Shopia Wattimena, Agusman dan Hasan Fauzi. Kemudian Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari serta Kepala Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jatim.

Advertisement

Salah satu yang menjadi pembahasan diskusi adalah pengembangan ekonomi Jatim di tingkat nasional maupun global serta peran fungsi OJK khususnya dalam bidang keuangan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87 persen atau untuk pertama kalinya ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5 persen selama delapan kuartal. 

Acara Sharing Session Pengembangan Ekonomi Jawa Timur bersama Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022 - 2027 di Gedung Kantor OJK Jatim, Senin (5/5/2025). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Sementara diketahui hingga saat ini belum terjadi tarif Trump yang diprediksi baru akan diberlakukan pertengahan tahun mendatang karena Indonesia mendapat tenggat waktu 90 hari.

Di tengah situasi tersebut, OJK mendorong berbagai sektor industri, ekonomi kreatif dan pariwisata agar tetap menopang pertumbuhan ekonomi. 

Gubernur Jatim Khofifah mengatakan, Pemprov dan OJK akan berkolaborasi untuk membangun kekuatan ekonomi di Bumi Majapahit dan berkomitmen mewujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara.

Perdagangan antar pulau disebut memiliki potensi besar bagi laju perekonomian provinsi ini melalui  sebuah 'kapal besar' bernama Misi Dagang ke sejumlah provinsi.

Pemprov tak sendiri. Tetapi menggandeng sejumlah organisasi seperti IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan sejumlah penggiat UMKM binaan BUMD Pemprov Jatim.

"Ini tidak hanya pertemuan antara pelaku usaha, tetapi pertemuan antar suku dan kelompok yang berbeda latar belakang dan seterusnya," ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, Misi Dagang telah berhasil membangun koneksitas antar warga bangsa serta menggali potensi komoditas ekspor. Seperti arang cair permintaan Hong Kong yang rupanya banyak ditemukan saat Misi Dagang berlangsung di Lampung.

Gubernur Khofifah mencoba memaksimalkan berbagi peran koneksitas tersebut. Begitu pula untuk komoditas potensial lainnya. Antara lain kemampuan Jatim untuk melakukan swasembada pangan dan dikenal sebagai gudang beras nasional.

Komitmen Misi Dagang Jatim ke hampir seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp10,59 triliun sepanjang 2019-2024 dari total 1.688 transaksi. Sementara pada 2022-2023, Jatim mulai mencoba menerapkan Misi Dagang ke sejumlah negara mitra strategis. Antara lain Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste dan Hongkong sebagai langkah memperluas pasar ekspor dan menarik banyak investor asing ke daerah.

"Potensi untuk bisa menyejahterakan masyarakat dari dalam peluangnya besar sekali," kata Khofifah.

Gubernur Jatim juga akan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi petani tebu pada Selasa (6/5/2025). Segala cerita itu dikatakan Khofifah bisa menjadi referensi success story bagi daerah lain.

Berkat sinergi dan kolaborasi serta belajar dari pengalaman di lapangan ekonomi Jatim tumbuh 5 persen pada kuartal pertama tahun 2025 dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tengah badai PHK karena eskalasi global.

Khofifah juga menyatakan bahwa saat ini sudah mengirim delegasi terkait perdagangan ekspor Jatim ke Amerika. Hingga Februari 2025 kemarin, ekspor Jatim ke Amerika malah mengalami peningkatan USD 2,09 miliar. Paling banyak komoditas dari sektor produk industri dan pengolahan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, bahwa pihaknya siap mendukung langkah Jatim tersebut.

Pada saat ini OJK sedang menyusun peraturan baru terkait peningkatan akses bagi UMKM. Termasuk dukungan bagi Misi Dagang Pemprov Jatim yang sudah disinergikan dengan berbagai asosiasi dan bidang usaha melalui mekanisme pembiayaan melalui channeling perbankan.

"Ini tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian satu ekosistem yang utuh berupa fasilitasi dan pendampingan," katanya.

Di sisi lain, pihaknya memastikan OJK juga pro aktif mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah. Antara lain dukungan lembaga keuangan terhadap program strategis prioritas Makan Bergizi Gratis yang tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada APBN. Begitu juga aktif dalam pengurusan kegiatan pembangunan serta Koperasi Merah Putih. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.