Pendataan Tak Maksimal, Petani di Bondowoso Gagal Tebus Pupuk Bersubsidi

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bondowoso sebenarnya sudah mencukupi. Namun di satu sisi banyak petani masih mengeluhkan kesulitan. 

Informasi diterima TIMES Indonesia, kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso justru banyak tidak terserap. Sehingga pupuk masih menumpuk di kios. 

Advertisement

Berdasarkan data dari Manajer Jatim III Pupuk Indonesia, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 Kabupaten Bondowoso untuk Urea mencapai 32.309 ton. Realisasi sampai Bulan April 7.383 ton atau 23 persen dari alokasi. 

Kemudian untuk alokasi pupuk NPK sebesar 22.021 ton. Adapun realisasi hingga April 2025 mencapai 5.700 ton atau 26 persen. 

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari mengaku menemukan salah satu kios ada 50 ton pupuk bersubsidi tidak tertebus. 

“Selama ini di kios aman, distributor mengatakan aman. Tapi petani mengaku kesulitan pupuk,” kata dia saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini pasti ada kekeliruan. Ternyata setelah ditelusuri, ada kekeliruan di masalah administrasi. Dimana tidak semua lahan tercatat di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani). 

Menurutnya, data seharusnya disusun kelompok tani tetapi tidak disusun kelompok tani. Di lain sisi kata dia, tidak semua ketua kelompok tahu anggotanya. Begitu juga sebaliknya tidak semua anggota tahu ketua kelompok taninya. 

Sejauh ini lanjut dia, yang menyusun RDKK adalah penyuluh. Padahal tidak semua lahan pertanian terdata oleh PPL. 

“Terkadang pemilik lahan tidak ada di desa itu. Bisa ada di kecamatan lain hingga ada di kabupaten lain,” paparnya.

Kemudian nama di SPPT tidak sama dengan pemilik lahan. Apalagi SPPT terakhir tercetak di tahun 2016. Padahal syarat untuk menebus pupuk bersubsidi adalah KTP. 

“Akibat pendataan yang tidak maksimal itu petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Sehingga serapan pun jadi rendah,” jelasnya. 

Klinik Pertanian Bisa Jadi Solusi

Sekretaris DPC PKB ini memaparkan, bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso sedang menyiapkan skema agar petani bertemu PPL dan kios di satu titik tanpa harus diundang.

Pemerintah akan membangun Klinik Pertanian yang rencananya akan ditempatkan di setiap kios. Di klinik tersebut PPL, petani dan kios bertemu. 

Sengaja Klinik Pertanian ditempatkan di kios karena petani sudah pasti datang ke kios untuk konsultasi. Sementara jika ditempatkan di desa petani enggan datang kalau tidak diundang. 

“Nanti di sana ada PPL. Maka semua keluhan nanti ke PPL baik administrasi, data tidak masuk, atau alokasi pupuknya berkurang,” jelas dia. 

Menurutnya, hari ini petani di Bondowoso masih menggunakan cara tradisional dan turun temurun. 

“Dengan Klinik Pertanian mereka bisa terarah. Berapa dosis pupuk yang harus digunakan untuk tanaman mereka sehingga petani bisa tereduksi,” tegas Ketua Fraksi PKB itu, Rabu (14/5/2025). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.