Pemkab Berharap Dukungan Fiskal Kembali Mengalir di Kabupaten Malang
Pemerintah Kabupaten Malang berharap dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat kembali diperoleh untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Malang – Pemerintah Kabupaten Malang berharap dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat kembali diperoleh untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar usai mewakili Bupati Malang menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari stabilitas keamanan hingga penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah.
Budiar mengatakan, Kabupaten Malang memiliki modal kuat untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat karena selama beberapa tahun terakhir berhasil menunjukkan sejumlah capaian pembangunan, termasuk dalam penanganan stunting.
"Harapan terkait dana fiskal, kita mendapatkannya kembali. Karena kita mendapatkan dari tahun 2024-2025. Selain itu, kita juga mendapatkan penghargaan-penghargaan terkait mengatasi masalah stunting dan lainnya," ujar Budiar.
Menurutnya, dukungan fiskal dari pemerintah pusat memiliki peran penting untuk memperkuat berbagai program pembangunan daerah, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat.
Selain mengikuti Rakor Forkopimda, Sekda Kabupaten Malang juga menghadiri Regional Financial Discussion yang mengangkat tema pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan kreatif. Forum tersebut membahas berbagai alternatif pendanaan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Budiar menilai forum tersebut menjadi ruang penting bagi daerah untuk memperoleh berbagai masukan terkait pengelolaan keuangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
"Alhamdulillah, hari ini turut menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se wilayah Jawa dan Bali terkait dengan stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas daerah sebagai fondasi utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kondisi politik dan keamanan yang kondusif.
Ia mengingatkan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat aktivitas nasional sekaligus dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.
"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujar Tito
Mendagri juga menekankan bahwa berbagai program pembangunan akan sulit berjalan optimal apabila stabilitas daerah terganggu.
"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," tegasnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Malang, berbagai arahan tersebut menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fiskal, tetapi juga stabilitas daerah serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
