Petani Kopi Ijen-Raung Sambut BRK Reborn, Minta Pemerintah Permudah Pemasaran

Bondowoso – Menguatnya kembali gaung Bondowoso Republik Kopi (BRK) melalui semangat BRK Reborn, disambut antusias oleh para petani kopi di kawasan lereng Ijen-Raung. 

Kebangkitan identitas kopi Bondowoso itu dinilai mampu menghidupkan kembali optimisme petani yang dalam beberapa tahun terakhir sempat meredup.

Namun demikian, para petani berharap BRK Reborn tidak hanya menjadi slogan semata. Mereka menginginkan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola industri kopi, memperluas akses pasar, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kesejahteraan petani.

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumberwringin, Kurniawan mengatakan, perhatian terhadap sektor kopi sempat menurun ketika gaung Bondowoso Republik Kopi tidak lagi terdengar kuat.

Menurutnya, kondisi tersebut memberi ruang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai rantai perdagangan kopi di Bondowoso.

“Situasi tersebut dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar, untuk semakin mendominasi rantai perdagangan kopi di Bondowoso,” katanya, Selasa (2/6/2026) lalu. 

Kini, seiring munculnya kembali BRK Reborn, semangat petani mulai tumbuh. Kesadaran untuk meningkatkan kualitas produksi juga mulai terlihat, salah satunya melalui penerapan sistem panen petik merah yang semakin banyak dilakukan oleh pekebun kopi.

Perubahan juga terjadi pada pola transaksi hasil panen. Kurniawan mencontohkan praktik ijon yang dulu cukup lazim di kalangan petani kopi Ijen mulai berkurang.

Ia menjelaskan, masyarakat Sumberwringin mengenal sistem tersebut dengan istilah “cakep”, yakni kesepakatan antara pemilik kebun dan pengijon sebelum masa panen tiba.

“Cakep itu bahasa kesepakatan antara pengijon sama yang punya kebun. Kalau sekarang sudah hampir tidak ada,” tuturnya.

Meski optimistis terhadap kebangkitan BRK, Kurniawan menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Kopi Bondowoso yang dinilai belum berjalan maksimal.

Menurutnya, regulasi tersebut seharusnya menjadi payung utama dalam menjaga keberlanjutan industri kopi sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kopi yang dapat menjadi sarana pemasaran hasil produksi petani. Kehadiran BUMD dinilai penting agar petani memiliki kepastian pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar. 

“BUMD-nya dulu, biar kami punya wadah. Mau dikemanakan, kan ending dari sebuah produk itu kan pemasaran. Kalau pemasarannya saja tidak ada, susah bagi kami,” ujarnya.

Tak hanya itu, pembentukan Sistem Pengawasan Internal (SPI) juga dianggap perlu segera direalisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga mutu dan tata kelola kopi Bondowoso.

Kurniawan berharap komitmen pengembangan kopi daerah juga diwujudkan melalui keberpihakan pelaku usaha lokal. Hotel, restoran, kafe, hingga berbagai sektor usaha di Bondowoso diharapkan lebih mengutamakan penggunaan kopi hasil petani setempat.

“Kami yakin apabila amanat perda dapat dijalankan secara konsisten, maka manfaat ekonomi yang dirasakan petani kopi di kawasan Ijen-Raung akan jauh lebih besar, sekaligus memperkuat kembali posisi Bondowoso sebagai daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.