BBM Naik, Ekonom Ingatkan Ancaman bagi Kelas Menengah dan UMKM
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bukan sekadar persoalan biaya transportasi, tetapi berpotensi memicu efek berantai terhadap daya beli masyarakat, inflasi, hingga keberlangsungan usaha kecil.
Malang – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bukan sekadar persoalan biaya transportasi, tetapi berpotensi memicu efek berantai terhadap daya beli masyarakat, inflasi, hingga keberlangsungan usaha kecil. Kelas menengah disebut menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Diketahui, Pertamina baru saja mengumumkan sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Rabu (10/6/2026). Diantaranya, Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter, kemudian Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900/liter menjadi Rp17.000/liter.
Melihat kondisi tersebut, Pakar Ekonomi dari Universitas Ciputra, Dr. Romauli Nainggolan, menilai kebijakan penyesuaian harga BBM dari sisi pemerintah dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah melonjaknya harga minyak dunia.
Menurutnya, Kementerian ESDM sebelumnya menyebut setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp900 miliar. Sementara asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak dunia saat ini telah mendekati 97 dolar AS per barel.
“Kalau selisihnya sudah sekitar 27 dolar per barel, tentu beban fiskal menjadi sangat besar. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mengandalkan subsidi dan kompensasi karena kemampuan fiskal negara juga ada batasnya,” ujar Roma, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah menjaga fiskal harus diikuti evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai belum terukur efektivitasnya. Sebab, kondisi tersebut turut menjadi perhatian investor dalam menilai fundamental ekonomi Indonesia.
“Investor melihat konsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi ingin menjaga fiskal tetap sehat, tetapi di sisi lain masih menjalankan program-program yang efektivitasnya dipertanyakan. Itu juga menjadi pertimbangan investor,” ungkapnya.
Di tingkat masyarakat, dampak kenaikan BBM diprediksi akan langsung terasa. Romauli memperkirakan akan terjadi migrasi besar-besaran pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar.
“Secara rasional masyarakat akan memilih yang lebih murah. Kalau selisih harga Pertamax dan Pertalite semakin jauh, kecenderungannya masyarakat akan beralih ke BBM subsidi. Antrean di SPBU bisa semakin panjang,” jelasnya.
Namun yang paling mengkhawatirkan, lanjut dia, adalah tekanan terhadap kelompok masyarakat kelas menengah. Kelompok ini tidak menerima berbagai bantuan atau subsidi pemerintah, tetapi tetap menanggung beban pajak dan kenaikan biaya hidup.
“Kelas menengah ini yang paling terhantam. Mereka tidak mendapat subsidi listrik, BBM, maupun bantuan lainnya. Ketika biaya hidup naik, kemampuan menabung akan berkurang bahkan hilang. Kalau kondisi ini berlangsung terus, kelas menengah bisa turun kasta,” tegasnya.
Kenaikan BBM juga diprediksi memukul pelaku usaha mikro, pekerja informal, pengemudi ojek online hingga sektor logistik. Biaya operasional yang meningkat berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
“UMKM, kurir, ojek online, distribusi barang, semuanya terdampak. Ketika biaya transportasi naik, biaya produksi dan distribusi ikut naik. Akhirnya harga jual meningkat dan memicu inflasi,” tuturnya.
Romauli menilai hampir seluruh sektor ekonomi akan merasakan dampak kebijakan tersebut, mulai dari perdagangan, logistik, hingga pariwisata. Jika tidak diantisipasi, perlambatan perputaran ekonomi berpotensi terjadi karena daya beli masyarakat terus melemah.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan berat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain menahan laju inflasi yang mulai meningkat, pemerintah bersama Bank Indonesia juga dituntut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak semakin bergejolak.
“PR pemerintah saat ini cukup besar. Inflasi harus dijaga tetap terkendali, kurs rupiah juga harus stabil agar kepercayaan pasar tidak terganggu. Kalau inflasi dan nilai tukar sama-sama tertekan, dampaknya akan semakin luas terhadap perekonomian,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


