Harga Pangan Melonjak, Ekonom UGM Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran MBG dan Perkuat Jaring Sosial
Meski inflasi nasional terkendali, harga pangan dan energi terus menekan daya beli. Ekonom UGM minta anggaran MBG dievaluasi, jaring pengaman sosial diperkuat, dan ketahanan pangan daerah ditingkatkan.
YOGYAKARTA – Meski tingkat inflasi nasional masih berada dalam kategori terkendali, masyarakat di berbagai daerah justru merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut mendorong ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta pemerintah lebih cermat mengelola anggaran negara, termasuk mengevaluasi efektivitas program-program dengan alokasi dana besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Secara makroekonomi, angka tersebut masih berada dalam rentang yang relatif aman. Namun di sisi lain, masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan, bahan bakar, suku cadang kendaraan hingga perangkat teknologi yang berdampak langsung pada daya beli.
Pakar ekonomi UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai perbedaan antara data inflasi nasional dan kondisi yang dirasakan masyarakat merupakan fenomena yang wajar. Menurutnya, komoditas pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Walaupun inflasi secara agregat terlihat terkendali, kenaikan harga pangan dapat menurunkan daya beli riil masyarakat karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ruang Fiskal Menyempit, Program MBG Perlu Dievaluasi
Wisnu menjelaskan tekanan ekonomi berpotensi semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Saat ini harga minyak mentah dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2026. Kondisi tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah karena kebutuhan subsidi dan belanja negara berpotensi meningkat.
Dalam situasi seperti ini, ekonom UGM ini menilai efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program baru yang menyerap anggaran besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, evaluasi bukan berarti menghentikan program tersebut, melainkan memastikan pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis tetap penting, tetapi perlu ditinjau kembali dari sisi skala dan ketepatan sasaran agar manfaatnya lebih optimal bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, Wisnu menilai program perlindungan sosial yang telah terbukti efektif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), justru perlu diperkuat karena memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.
Ancaman El Nino dan Kenaikan Harga Pangan Daerah
Di tingkat daerah, stabilitas harga pangan juga menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim. Memasuki semester kedua 2026, fenomena El Nino diperkirakan dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu kenaikan harga berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat.
Menghadapi kondisi tersebut, ekonomUGM menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia menilai pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menjaga stabilitas harga sebelum terjadi lonjakan yang lebih besar.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain operasi pasar, memperkuat distribusi antarwilayah, serta menjalin kerja sama dengan daerah sentra produksi pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah daerah juga didorong membangun ketahanan pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada satu wilayah pemasok. Menurutnya, sejumlah daerah telah berhasil menekan gejolak harga dengan memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan produksi pangan lokal.
Di sisi lain, kebijakan suku bunga yang masih tinggi juga dinilai menambah tekanan terhadap sektor usaha, khususnya UMKM dan masyarakat kelas menengah. Karena itu, Wisnu mendorong pemerintah kembali menyiapkan skema perlindungan kredit seperti restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga yang lebih terarah, hingga pendampingan usaha berbasis digital.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan angka inflasi nasional, tetapi juga bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
“Persoalan utama saat ini bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah, tetapi memastikan beban ekonomi tidak semakin berat bagi kelompok masyarakat yang paling rentan,” paparnya. (*).
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
