Ratusan Juta Rupiah Menguap Setiap Tahun, Kota Probolinggo Hanya Jadi "Parkir Gratis"
Ada yang janggal dalam upaya Pemerintah Kota Probolinggo mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
PROBOLINGGO – Ada yang janggal dalam upaya Pemerintah Kota Probolinggo mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Di satu sisi, ribuan kendaraan dari tiga kecamatan di Kabupaten Probolinggo setiap hari memadati ruas jalan kota. Di sisi lain, uang retribusi justru tidak pernah masuk ke kas kota.
Sebabnya sederhana namun merugikan. Kendaraan dari Kecamatan Tongas, Sumberasih, dan Wonomerto yang secara administratif jelas masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, masih leluasa menikmati parkir di Kota Probolinggo tanpa membayar sepeser pun. Mereka sudah melunasi iuran parkir berlangganan ke kabupaten.
Akibatnya, kotalah yang menanggung beban. Ruang parkir tersedot, lalu lintas ikut terdampak, tetapi pendapatan mengalir ke daerah lain.
“Kendaraan dari tiga kecamatan itu berplat kabupaten dan sudah membayar parkir berlangganan ke Kabupaten Probolinggo. Ketika masuk Kota Probolinggo mereka tidak dikenakan biaya parkir lagi. Sementara kota tidak mendapatkan apa-apa,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Pudi Adji Tjahjo Wahono.
Dishub memperkirakan kerugian dari skema ini tidak main-main. Ratusan juta rupiah setiap tahunnya potensial hilang. Angka itu menjadi salah satu pukulan terbesar bagi upaya optimalisasi PAD sektor parkir yang selama ini masih timpang.
Persoalan ini rencananya akan dibawa ke meja pembahasan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Pemkab Probolinggo. Tujuannya satu yakni mencari formula yang lebih adil. Sebab selama ini kota seperti hanya berperan sebagai tuan rumah yang tidak pernah kebagian kue.
Namun masalah klasik belum selesai. Lahan parkir resmi juga terbatas. Pertumbuhan kendaraan terus melaju, sementara kantong parkir baru nyaris tidak pernah bertambah. Akhirnya, badan jalan menjadi andalan.
“Kita ingin menambah lahan parkir, tetapi tempatnya terbatas. Akhirnya parkir banyak yang berada di tepi jalan,” kata Pudi.
Kondisi itu tidak hanya merugikan dari sisi pendapatan. Saat kegiatan masyarakat berlangsung, termasuk Car Free Day, parkir liar kerap muncul tanpa kendali.
Sebagai langkah awal, Dishub tengah mengadakan dua unit sistem parkir portabel. Nilainya Rp400 juta hingga Rp500 juta. Proses pengadaan dilakukan melalui sistem Inaproc dan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan. Sistem ini dilengkapi portal otomatis dan menjadi bagian dari digitalisasi parkir untuk meningkatkan pengawasan sekaligus menekan kebocoran.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Ryadlus Sholihin Firdaus, menilai masalah kebocoran ini tidak hanya terjadi di sektor parkir. Sektor pajak kendaraan bermotor pun mengalami nasib serupa.
Ia menjelaskan, regulasi terbaru membuat pendapatan daerah sangat bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar dan membayar pajak di wilayah masing-masing. Skema bagi hasil seperti dulu sudah tidak lagi menjadi andalan.
Ryadlus mendorong seluruh ASN yang berdomisili di Kota Probolinggo untuk segera memutasi kendaraan dan menggunakan pelat nomor kota. Menurutnya, langkah itu paling realistis untuk memulai perubahan.
“Jangan sampai Kota Probolinggo hanya kebagian asapnya saja. Kendaraannya beroperasi di kota, jalan yang rusak ditanggung kota, dampak lingkungannya dirasakan kota, tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain,” tegasnya.
Langkah itu rencananya akan diperluas ke masyarakat umum melalui sosialisasi bertahap. Sebab setiap kendaraan yang masih mengunakan pelat luar daerah berpotensi membuat penerimaan pajak mengalir ke tempat lain.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
