Bupati Malang Jadi Responden Pertama Sensus Ekonomi 2026, Ajak Warga Berikan Data Jujur

Malang – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Malang resmi dimulai. Bupati Malang HM Sanusi menjadi responden pertama dalam pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Senin (15/6/2026).

Pendataan terhadap kepala daerah itu menjadi penanda dimulainya sensus ekonomi secara door to door yang akan menjangkau rumah tangga maupun pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Bupati Malang menegaskan, data yang dikumpulkan melalui sensus akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS.

"Kami berharap seluruh masyarakat bisa memberikan jawaban yang sejujurnya, karena ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyusun program dan rencana kinerja. Kami berharap manfaatnya nanti kembali ke masyarakat," ujar Sanusi.

Menurutnya, hasil sensus bukan sekadar angka statistik, tetapi akan menjadi aset strategis yang menentukan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengembangan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia meminta warga maupun pelaku usaha agar menyambut baik kedatangan petugas sensus dan memastikan identitas petugas sebelum memberikan data.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung selama Mei hingga Agustus 2026. Pada tahap awal, yakni Mei hingga Juni, BPS melakukan pendataan terhadap usaha besar melalui pengisian mandiri oleh masing-masing perusahaan.

Selanjutnya, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, ribuan petugas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara door to door.

Melalui metode tersebut, BPS akan menghimpun data seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Malang, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, jasa, industri pengolahan, hingga sektor ekonomi lainnya.

Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memetakan perubahan struktur ekonomi serta menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.