Pakar Soroti Kurangnya Manajemen PLN Hingga Transparansi Informasi

MALANG – Pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa memicu kepanikan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi sebelum pemadaman dilakukan oleh PLN. Pakar menilai bahwa tidak adanya informasi resmi tersebut menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi antara PLN sebagai pihak penopang utama kelistrikan di Indonesia dengan masyarakat sebagai konsumen.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang (Polinema), Irwan Heryanto Eryk, S.T., M.T., yang menjelaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan dari pemerintah, terkait berapa lama lagi kondisi pemadaman bergilir akan dilakukan. 

“Kita sebagai konsumen membutuhkan kejelasan, artinya disini PLN kurang terbuka informasi,” jelasnya, Selasa (23/6/2026). 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Eryk menilai bahwa adanya pemadaman bergilir disebabkan salah satunya oleh menurunnya pasokan batubara PLN. Ia menilai, hal tersebut harusnya mendorong PLN untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sejak dini supaya mereka dapat mengantisipasi dan bersiap menghadapi pemadaman.

“Yang kasihan tuh industri, UMKM, atau pengusaha yang membutuhkan listrik dalam produksinya. Bisa kita lihat di media sosial banyak masyarakat mengeluh ikan koi-nya yang bernilai puluhan juta mati, UMKM terhambat, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Ia pun menilai, kurangnya pasokan batubara saat ini menunjukkan lemahnya sistem manajemen operasional pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya PLN memiliki Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), ditambah Indonesia sudah mencanangkan akan Net Zero Emission pada 2050. Seharusnya, kedua hal tersebut dapat menjadi panduan PLN mulai sekarang untuk bisa merencanakan pembangkit cadangan. Sehingga, ketika pasokan batubara menurun seperti saat ini tidak akan berdampak kepada masyarakat. 

“Seharusnya pemerintah bisa menghitung kebutuhan batubara Indonesia selama satu tahun berapa, termasuk harga ketika mengambil di produsen, menurut saya ini manajemennya kurang,” tambahnya. 

Ia menilai, tidak ada langkah konkret Pemerintah untuk bisa menenangkan kekhawatiran masyarakat. Bahkan hingga saat ini, lanjutnya, masyarakat masih dibayangi perasaan was-was jikalau listrik di rumah mereka pemadaman mendadak. 

Ia menyarankan Pemerintah dapat memberikan informasi secara masif kepada Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN yang berada di tiap kecamatan untuk disebarkan kepada masyarakat. 

“Pemerintah perlu memberikan informasi kepada masyarakat melalui ULP, supaya mereka bisa persiapan, minimal H-1 itu sudah meringankan” tambahnya. 

Menurutnya, masyarakat yang terdampak karena tidak adanya informasi berhak mendapatkan kompensasi dari PLN atas kerugian yang telah diterima. 

“Menurut saya sebagai akademisi dan masyarakat, kita yang terdampak pemadaman berhak mendapatkan kompensasi dari PLN,” ucapnya. 

Terakhir, sebagai akademisi dan melalui pengamatannya, Eryk memperkirakan pemadaman bergilir masih bisa terjadi hingga lima hari kedepan.  

“Kalau saya bisa hitung, misal batubara dari Kalimantan ke Paiton rata-rata membutuhkan waktu 3 hari, iya itu kalau pemerintah sudah teken kontrak, belum persiapan dan urusan lainnya, paling butuh sekitar 1 minggu,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.