Pendapatan Lampaui Target, DPRD Kota Malang Minta SiLPA Kembali ke Kebutuhan Rakyat
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp303 miliar menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang.
MALANG – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp303 miliar menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Di tengah tekanan fiskal dan potensi bertambahnya beban pembiayaan layanan publik, legislatif meminta dana tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pemanfaatan SiLPA harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) dan jaminan akses pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan usai mendengarkan penyampaian Wali Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Amithya, besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat sejumlah program dan anggaran tahun lalu yang belum terealisasi secara optimal. Sebagian kegiatan bahkan baru berjalan efektif dalam kurun waktu sembilan bulan sehingga menyisakan anggaran cukup besar.
“Yang pasti kami selamatkan dulu adalah UHC. Kami tidak mau pelayanan minimum kepada masyarakat akhirnya terhenti,” ujar Amithya, Rabu (24/6/2026).
DPRD menilai sektor kesehatan harus menjadi prioritas mengingat adanya informasi terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi mengalihkan sebagian beban pembiayaan peserta BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut, kata Amithya, mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat mengelola kemampuan fiskalnya agar pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kota Malang saat ini masih memiliki ruang untuk mengakomodasi sekitar 6.000 peserta dalam skema jaminan kesehatan daerah. Karena itu, apabila terdapat peserta yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat, Pemkot Malang harus siap mengambil peran pembiayaan.
“Kalau perawatan yang sifatnya rutin dan intensif kemudian terhenti karena anggaran tidak cukup, tentu kasihan masyarakat yang bergantung pada layanan itu,” ungkapnya.
Selain kesehatan, DPRD juga meminta sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dalam penggunaan SiLPA. Program beasiswa yang telah terdata berdasarkan nama dan alamat penerima harus dipastikan tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.
Amithya menilai evaluasi terhadap kecukupan anggaran pendidikan perlu terus dilakukan agar tidak muncul kekurangan pembiayaan di tengah tahun berjalan, sekaligus membuka akses bagi masyarakat yang belum tersentuh program bantuan pendidikan.
“Pendidikan juga harus menjadi prioritas. Program beasiswa sudah terhitung by name by address. Tinggal memastikan alokasinya tepat sasaran dan memperhatikan mereka yang belum mendapat akses,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan kinerja pendapatan daerah melampaui target.
Dari target pendapatan sebesar Rp2,51 triliun, realisasinya mencapai Rp2,54 triliun atau 101,15 persen. Dengan demikian, pendapatan daerah tercatat surplus sekitar Rp28,81 miliar dari target yang ditetapkan.
Kontributor terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah yang terealisasi Rp890,29 miliar atau 103,10 persen dari target.
“Alhamdulillah kita mendapatkan opini WTP. Hasil evaluasi BPK menjadi dasar kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025,” kata Wahyu.
Di sisi belanja, dari total anggaran Rp2,72 triliun, realisasi mencapai Rp2,44 triliun atau 89,90 persen. Kondisi tersebut kemudian menghasilkan SiLPA sekitar Rp303 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Wahyu, pemanfaatan dana tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk mendukung berbagai program prioritas yang belum dapat dituntaskan pada tahun sebelumnya.
“Nanti akan kami bahas bersama DPRD. Ada beberapa kebutuhan prioritas yang harus direalisasikan dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan,” ucapnya.
DPRD sendiri masih akan melakukan pendalaman terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025 melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar), serta komisi-komisi terkait guna memastikan setiap capaian maupun kekurangan anggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
