Penambahan Kapasitas Pelabuhan dan Dermaga Dinilai Bisa Jadi Solusi Kemacetan Ketapang
Kemacetan yang kerap melanda jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tampaknya sudah masuk level mendesak untuk dibenahi.
BANYUWANGI – Kemacetan yang kerap melanda jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tampaknya sudah masuk level mendesak untuk dibenahi. Terlebih pada masa libur sekolah dan meningkatnya aktivitas logistik nasional seperti yang saat ini terjadi.
Selain menjadi bentuk keprihatinan, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai, salah satu jalan keluar yang efektif untuk mengurai ruwetnya lalu lintas di sana adalah dengan memperluas kapasitas pelabuhan dan menambah jumlah dermaga pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
Sebelum merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan yang selalu menjadi momok di Pelabuhan Ketapang, Gapasdap terlebih dahulu memetakan beberapa faktor utama yang menjadi pemicu antrean panjang di sana.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyampaikan bahwa, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang saat ini bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah kapal yang beroperasi. Pasalnya, terdapat sekitar 56 kapal yang memiliki izin operasi dan siap melayani lintas Ketapang–Gilimanuk.
"Akan tetapi jumlah dan juga kapasitas dermaga yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 28 kapal untuk beroperasi secara efektif per harinya, dan sisanya harus menunggu giliran operasi sebagai kapal cadangan," jelasnya, Kamis (25/6/2026).
Dari data tersebut, masih kata Khoiri, terlihat bahwa masalah utamanya bukan pada jumlah kapal, melainkan keterbatasan dermaga dan kapasitas pelabuhan. Fasilitas yang ada saat ini belum mampu mengimbangi operasional seluruh kapal yang berizin.
"Padahal, kapasitas ini sangat krusial untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya," tuturnya.
Berdasarkan data lapangan dari Gapasdap, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya antrean antara lain:
1. Peningkatan signifikan kendaraan logistik, bus, dan kendaraan pribadi selama masa libur sekolah.
2. Keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia untuk melayani pertumbuhan kendaraan.
3. Terbatasnya kapasitas dermaga yang ada, hal ini ditunjukkan dengan sebagian dermaga belum dapat melayani seluruh jenis kendaraan logistik bermuatan besar secara optimal.
4. Kondisi arus laut dan cuaca yang pada bulan Juni-Juli cukup kuat, sehingga mempengaruhi kecepatan proses sandar dan bongkar muat kapal.
5. Belum optimalnya pemanfaatan seluruh fasilitas pelabuhan akibat adanya keterbatasan infrastruktur pendukung yang memerlukan perbaikan dan pengembangan.
6. Keterbatasan area penyangga (buffer zone) dan akses jalan menuju pelabuhan yang semakin terbebani oleh pertumbuhan kendaraan.
7. Kurangnya infrastruktur jalan raya yang menuju ke pelabuhan, menyebabkan kendaraan yang antre juga bercampur dengan kendaraan logistik yang menuju pelabuhan lombok melalui pelabuhan tanjung wangi, dimana saat ini kapalnya hanya beroperasi 2 kapal dari semula 4 kapal.
Khoiri berkomitmen, seluruh operator anggota Gapasdap terus berupaya meningkatkan produktivitas pelayanan, mengoptimalkan armada yang tersedia, mempercepat proses bongkar muat, serta tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.
"Kondisi yang terjadi saat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur penyeberangan nasional harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.
Khoiri menyebutkan bahwa solusi terbaik untuk masalah ini sebenarnya sudah berkali-kali diusulkan oleh Gapasdap selama bertahun-tahun. Usulan tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan, Pemprov Jawa Timur dan Bali, Pemkab Banyuwangi dan Jembrana, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.
Adapun beberapa usulan yang diberikan oleh Gapasdap antara lain:
1. Pembangunan dermaga baru di Ketapang dan Gilimanuk.
2. Perluasan kapasitas pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan jangka panjang.
3. Perbaikan dan optimalisasi fasilitas Dermaga Bulusan dan fasilitas pendukung lainnya.
4. Penambahan dan pengembangan area buffer zone kendaraan.
5. Pengembangan akses jalan menuju pelabuhan.
6. Penyediaan serta percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan pelabuhan dan dermaga di masa mendatang.
7. Penyusunan masterplan pengembangan lintas Ketapang–Gilimanuk sebagai koridor logistik dan pariwisata strategis nasional.
Usulan tersebut dinilai urgen agar bisa ditindak, mengingat lintas Ketapang–Gilimanuk bukan hanya menghubungkan Jawa dan Bali. Tetapi juga merupakan salah satu urat nadi logistik nasional yang mendukung distribusi barang, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.
"Oleh karena itu, pembangunan tambahan dermaga, perluasan pelabuhan, peningkatan kapasitas buffer zone, serta dukungan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dan tidak dapat ditunda lagi," tegas Khoiri.
Menurut Khoiri, setiap penambahan satu dermaga baru tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional. Bukan itu saja, langkah itu juga dapat menurunkan biaya distribusi barang, mendukung sektor pariwisata, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Kemacetan yang terjadi saat ini bukan semata-mata persoalan operasional, tetapi merupakan sinyal bahwa kapasitas infrastruktur penyeberangan nasional harus segera ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik Indonesia," jelasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
