BI Papua Perkuat GPM demi Redam Inflasi hingga Wilayah 3T
BI Papua mengintensifkan Gerakan Pangan Murah dan Kerja Sama Antar Daerah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperluas distribusi rupiah hingga wilayah 3T.
JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui perluasan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Strategi ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di seluruh wilayah Tanah Papua.
Kepala Perwakilan BI Papua Warsono di Jayapura, Sabtu (4/7/2026), mengatakan Papua masih menghadapi tantangan besar karena sebagian besar kebutuhan pangannya dipasok dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat sinergi antardaerah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta menekan gejolak harga di pasar.
Oleh karena itu, menurut Warsono, perlu sinergi melalui Kerja Sama Antar Daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
"Hingga pertengahan 2026, BI Papua telah melaksanakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di seluruh wilayah kerja BI Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
"Selain GPM, kami juga aktif mendorong penguatan KAD dengan berbagai daerah penghasil komoditas pangan guna memperlancar distribusi dan mengurangi tekanan inflasi di wilayah Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam menjaga kelancaran peredaran uang rupiah, BI Papua juga menjalankan program kas titipan yang bekerja sama dengan perbankan di tujuh titik, serta layanan kas keliling luar kota yang menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Asmat dan Oksibil.
"Distribusi uang layak edar tetap menjadi perhatian terutama di wilayah yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Karena itu, layanan kas keliling terus dioptimalkan," katanya.
Tantangan utama yang dihadapi di antaranya kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, serta masih rendahnya literasi masyarakat terkait program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, khususnya dalam hal penukaran uang tidak layak edar.
"Oleh sebab itu BI Papua akan terus melakukan kas keliling," ujarnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
