Menkeu Purbaya: PIP Salurkan Kredit Rp65 Triliun untuk 14,9 Juta Pelaku UMKM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyalurkan pembiayaan PIP sebesar Rp65 triliun untuk 14,9 juta pelaku UMKM sekaligus memangkas suku bunga menjadi 8 persen.
yogyakarta – Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berkomitmen kuat memperluas akses permodalan bagi sektor informal. Hingga pertengahan tahun ini, total pembiayaan yang telah dialokasikan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai puluhan triliun rupiah.
"Kehadiran PIP sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan," kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Kamis (16/7/2026) sore.
Purbaya menilai kemudahan penetrasi modal bagi pelaku usaha mikro menjadi pilar krusial dalam menggerakkan roda ekonomi akar rumput. Terlebih, ceruk pasar ini sangat mendominasi dengan populasi mencapai 66,5 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
"Lebih dari 67 persen UMKM di antaranya merupakan usaha mikro, mereka menyumbang lebih dari 60 persen PDB (produk domestik bruto) dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja," katanya.
Kendati memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), Purbaya mengakui bahwa kelompok usaha mikro dan ultra mikro memikul kerentanan yang paling tinggi terhadap fluktuasi pasar.
"Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak mereka tidak punya bantalan yang tebal," katanya.
Merespons kendala tersebut, ditambah dengan masih sulitnya akses ke lembaga keuangan formal, Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis. Pemerintah memutuskan untuk memotong secara drastis beban bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari yang semula menyentuh 22,5 persen menjadi hanya delapan persen.
Ketangguhan Ekonomi dan Arah APBN 2026
Di sisi lain, Menkeu juga menyoroti performa makroekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif. Pada kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menyentuh angka 5,61 persen, yang menjadi rekor tertinggi sejak tahun 2014. Capaian ini bahkan berhasil dilampaui oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengoreksi pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada periode yang sama.
Namun, Purbaya mengingatkan bahwa indikator makro di atas kertas harus berbanding lurus dengan kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
"Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai nggak, hasil tani ada pasarnya nggak, penghasilan cukup atau nggak. Itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM," katanya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
