Defisit APBN Sentuh Rp196,5 Triliun, Purbaya Pastikan Fiskal Tetap Terkendali
APBN hingga Juni 2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB. Pendapatan negara tumbuh 21,4 persen, sementara belanja tetap terkendali dan produktif.
JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juni 2026 mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski berada di zona defisit, kondisi fiskal dinilai tetap sehat karena ditopang pertumbuhan pendapatan negara yang kuat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit tersebut masih berada dalam batas yang terkendali. Menurutnya, kombinasi pendapatan yang meningkat signifikan dan belanja negara yang dikelola secara efektif menjadi faktor utama terjaganya stabilitas APBN.
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.
Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.
Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
