Ekonom Ingatkan AI Bisa Picu PHK Massal dan Jadi Bumerang bagi Perusahaan
Penelitian Wharton memperingatkan AI dapat memicu PHK massal yang justru merugikan perusahaan. WEF juga menyebut lebih dari 120 juta pekerja berisiko kehilangan pekerjaan pada 2030 akibat disrupsi AI.
JAKARTA – Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memang menjanjikan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun, dua ekonom memperingatkan bahwa penggunaan AI secara masif untuk menggantikan pekerja justru dapat menjadi bumerang bagi perusahaan.
Dalam makalah berjudul "The AI Layoff Trap" yang diterbitkan oleh The Wharton School, ekonom Gerry Tsoukalas dan Brett Falk menyebut perusahaan berpotensi terjebak dalam perlombaan mengotomatisasi pekerjaan hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ironisnya, kondisi itu dapat menggerus daya beli masyarakat yang selama ini menjadi sumber pendapatan perusahaan.
"Pertanyaan utama yang ingin kami pahami adalah, siapa yang akan membeli produk jika semua orang digantikan oleh robot?" ujar Tsoukalas dalam podcast New Normal bersama jurnalis Katty Kay.
Dilema Ekonomi di Era AI
Menurut Tsoukalas, setiap perusahaan sebenarnya memahami bahwa terlalu banyak melakukan PHK akan menurunkan daya beli konsumen. Namun, di sisi lain, mereka juga terdorong untuk terus mengadopsi AI agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor.
Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai dominating strategy, yaitu situasi ketika pilihan terbaik bagi setiap pelaku justru menghasilkan dampak buruk jika dilakukan secara bersama-sama.
Akibatnya, perusahaan bisa saja memperoleh efisiensi dalam jangka pendek, tetapi kehilangan pasar karena semakin sedikit masyarakat yang memiliki penghasilan untuk membeli produk dan layanan mereka.
WEF: Perubahan Akibat AI Terlalu Cepat
Kekhawatiran serupa juga disampaikan World Economic Forum (WEF). Dalam laporan terbarunya, WEF menilai perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibanding kemampuan program pelatihan ulang (reskilling) untuk mempersiapkan tenaga kerja.
Menurut WEF, pekerjaan berubah lebih cepat daripada kemampuan pekerja untuk mempelajari keterampilan baru. Bahkan, melatih ulang jutaan pekerja secara terus-menerus dinilai tidak lagi realistis dari sisi ekonomi.
WEF juga mengajak dunia mengubah cara pandang terhadap masa depan pekerjaan.
"Selama satu dekade terakhir, kita terus bertanya pekerjaan apa yang akan bertahan. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apakah konsep 'pekerjaan' masih menjadi cara yang tepat untuk melihat masa depan ekonomi," tulis WEF dalam laporannya.
Usulan Pajak AI dan Insentif bagi Perusahaan
Tsoukalas menilai solusi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan.
Ia mengusulkan pemerintah mengenakan pajak bagi perusahaan yang mengganti tenaga kerja dengan AI, sekaligus memberikan insentif atau subsidi kepada perusahaan yang memilih mempertahankan karyawannya.
"Menunggu perusahaan menyelesaikan persoalan ini sendiri adalah pilihan terburuk. Ada banyak instrumen kebijakan yang bisa digunakan, termasuk pajak maupun subsidi untuk mempertahankan pekerja," katanya.
Lebih dari 120 Juta Pekerja Terancam
Laporan WEF lainnya memperkirakan bahwa pada 2030, jika tenaga kerja dunia diibaratkan terdiri atas 100 orang, maka 59 orang perlu meningkatkan atau memperbarui keterampilannya agar tetap relevan.
Sementara itu, 11 orang diperkirakan tidak akan memperoleh kesempatan pelatihan, yang setara dengan lebih dari 120 juta pekerja di seluruh dunia yang berisiko kehilangan pekerjaan dalam jangka menengah akibat transformasi AI. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
