Anggota TNI Gugur Diserang KKB, Pengamat: Perlu Evaluasi Mendalam

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gugurnya anggota TNI di Papua akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi atensi banyak pihak. Pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai, hal itu harus menjadi evaluasi bagi lembaga angkatan bersenjata tersebut.

"SDM tempur TNI perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Seharusnya korban jiwa bisa diminimalisir jika personel TNI siap tempur, terlebih yang menjadi korban adalah pasukan khusus," katanya dikutip TIMES Indonesia dari Antara, Senin (17/4/2023).

Advertisement

Dengan kejadian itu, kata dia, indikasinya ada sistem yang tak kuat dalam rekrutmen, penggemblengan, dan pembinaan personel. Padahal, lanjut dia, kualitas personel merupakan cerminan dari proses. 

Menurutnya, TNI kini juga harus mengevaluasi sistem komando di daerah yang rawan konflik. Kata dia, ini menyangkut pemilihan personel berdasarkan kapasitas, informasi intelijen, dukungan alutsista. "Dan sistem pengambilan keputusan dalam operasi," jelasnya.

Sistem komando tersebut, kata dia, mencerminkan keseriusan TNI dalam mempersiapkan dirinya di medan sulit. Ia pun menyarankan agar TNI tetap menjalankan profesionalitas dalam bertugas.

"KST (Kelompok Separatis Teroris) di Papua haruslah ditanggulangi karena dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan negara," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono mengatakan, hanya satu prajurit Yonif 321/GT yang gugur saat melaksanakan tugas di Distrik Mugi, Nduga, Papua.

"Sampai pukul 14.03 WIB (Minggu) , informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang. Hanya satu orang atas nama Pratu Arifin. Informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi akibat cuaca tidak menentu," katanya kepada wartawan di Jakarta.

Ia pun mengimbau seluruh pihak untuk menerima informasi resmi dari Puspen TNI, termasuk tak langsung mempercayai informasi mengenai adanya enam prajurit TNI yang gugur di Nduga, Papua tersebut. "Saya mohon untuk mengambil informasi dari kami (soal TNI) agar tidak simpang siur," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.