Akar Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya

JAKARTA – Akar masalah krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya bukan soal agama. Bukan suku. Bukan pula soal etnis. Pun bukan soal genosida.

Yang terjadi pada etnis Rohingnya saat ini adalah dampak dari masalah kemiskinan dan politik yang menimpa etnis Rohingya sejak tahun 1948 lalu hingga sekarang.

Eskalasi krisis kemanusiaan tersebut bertambah pekat ketika kepentingan geopolitik dan geoekonomi negara luar mulai masuk ke Myanmar. Terutama soal potensi energi dan SDA di Myanmar.

Banyak pemberitaan media justru tambah memerparah kondisi tersebut. "Sangat disayangkan, sikap dan opini yang terbentuk akibat pemberitaan-pemberitaan media, yang datanya sebagian adalah tidak benar (termasuk isu genosida etnis Rohingya). Ini membentuk opini yang berlebihan dan emosional dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga akan mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin, dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia," kata Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (3/9) pagi.

Memang harus diakui bahwa pembiaran kemiskinan dan ketidakadilan politik di sana sudah merambah ke isu konflik antaragama, antarsuku, dan antargolongan yang harusnya tidak perlu terjadi. Yang cukup memilukan adalah ketika isu terorisme juga mulai masuk dan mulai membesar dengan mendompleng isu kemanusiaan di Myanmar.

Isu-isu tersebut dengan cepat akan memuncak jadi sebuah isu besar yang mampu memecah belah Myanmar jika dibiarkan berlarut. Ketika terjadi destabilisasi di Myanmar maka efek dominonya akan memengaruhi negara-negara di sekitarnya, kelompok negara ASEAN.

Menurut Ito, Myanmar saat ini sedang menjalani proses transisi demokrasi yang membuat dinamika politik dan tensi politik dalam negeri menjadi tinggi. Perhatian pemerintah Myanmar untuk penanganan konflik di Rakhine yang juga terdapat etnis Rohingya, sudah menjadi prioritas utama. Namun, karena keterbatasan sumber daya, membuat upaya tersebut terkendala atau tidak dapat berjalan secara optimal.

Pada titik ini, peran Indonesia sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga tingkat stabilitas kawasan (ASEAN). Presiden Jokowi, menempatkan posisi Indonesia dengan tegas bahwa krisis Rohingnya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Maka segala bentuk kekerasan kemanusiaan di sana harus diakhiri segera.

Tak salah jika bentuk bantuan Indonesia dalam kasus ini lebih banyak berupa bantuan pangan, kesehatan dan pendidikan. Di samping bantuan politik untuk urun rembug menyelesaikan masalah Myanmar dari sudut pandang politik kawasan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.