Upaya Pencegahan Korupsi di Bondowoso Kalah dengan Situbondo dan Jember

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menilai penggunaan anggaran di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, masih sangat rawan praktik-praktik korupsi. 

Hal ini bisa dilihat dari SPI (Survei Penilaian Integritas) di Kabupaten Bondowoso yang masih sangat rendah, bahkan berada dalam kategori rentan dengan capaian 71,34.

Advertisement

Tidak hanya itu, indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) juga masih sangat rendah dibanding rata-rata provinsi. 

MCP merupakan aplikasi monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Sementara upaya pencegahan korupsi di Bondowoso masih jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Situbondo, Jember dan Banyuwangi. 

Indeks MCP Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar 87,5 dengan progres minus 6,8 dibanding tahun sebelumnya. 

Angka itu jauh di bawah Situbondo yang berada di angka 90,5, Banyuwangi 90,0 dan Kabupaten Jember 89,9.

PIC Koordinator Supervisi KPK Wilayah Jatim III dan Kalimantan Tengah, Alfi Rachman Waluyo menjelaskan, SPI dan MCP merupakan dua indikator sebuah daerah serius atau tidak dalam berupaya mencegah terjadinya tindakan korupsi. 

Menurutnya, daerah yang nilai MCP dan SPI-nya rendah sangat rawan terjadi korupsi. Namun demikian bukan berarti daerah yang tinggi nilainya tidak ada potensi korupsi. 

Menurutnya, KPK RI lebih mengutamakan pencegahan. Namun jika terjadi tindakan korupsi maka KPK akan melakukan OTT (operasi tangkap tangan). 

Ia juga menilai Pemkab Bondowoso serius untuk berbenah. Sekitar 20 item yang disepakati  untuk diperbaiki Pemkab Bondowoso agar nilai MCP dan SPI-nya tinggi. 

“Sertifikasi aset, bagaimana pencegahan korupsi di pajak restoran, bagaimana manajemen ASN sistem merit bisa ditingkatkan di Bondowoso, bagaimana peningkatan kapasitas inspektorat semua kita bahas,” terang dia usai kegiatan pemberantasan korupsi terintegrasi, Rabu (29/5/2024) kemarin. 

Ia juga meminta masyarakat umum ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. 

“Bukan hanya peran penegak hukum tetapi peran seluruh masyarakat,” terang dia. 

Sementara Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto menjelaskan, pihaknya telah menyusun rancangan Perbup terkait merit sistem. 

“Kalau Raperbunya InsyaAllah minggu depan. Kalau Perbupnya harus konsultasi,” terang dia. 

Pj Bupati Bondowoso juga menargetkan agar MCP tahun ini mencapai 91 persen. Bahkan pihaknya sudah melakukan rencana aksi untuk mencapai itu. “Saya targetkan, jangka waktunya jelas,” kata dia. 

Pemkab Bondowoso juga telah menyediakan tempat pengaduan terpusat. “Kan sudah ada hotline-hotlinenya,” terang dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.