Kontainer Tak Kunjung Diperiksa, Pengusaha Impor Laporkan Direktur P2 Bea Cukai ke DPR RI

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Sejumlah pengusaha ekspor-impor di Surabaya mengeluhkan mandeknya pemeriksaan kontainer di pelabuhan. Mereka menuding kebijakan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rizal, sebagai penyebab utama keterlambatan tersebut.

Para pengusaha pun akan melaporkan Rizal ke Komisi III DPR RI, berharap ada solusi atas permasalahan ini.

Advertisement

Keluhan ini bermula sejak 17 Februari 2025, ketika Rizal diduga menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan sementara pemeriksaan kontainer di beberapa pelabuhan utama di Indonesia.

Akibatnya, aktivitas logistik mengalami hambatan serius, menyebabkan lonjakan biaya demurrage dan penumpukan barang.

“Kami sebagai pengusaha jasa impor di daerah sangat dirugikan dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Dir P2 Bea dan Cukai Pusat,” ujar salah satu pengusaha yang enggan disebut namanya, Rabu, 26 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa akibat dari kebijakan ini, para pengusaha harus menanggung biaya tambahan yang besar, sementara barang yang tertahan di pelabuhan tidak kunjung diproses.

“Kami merasa ada ketidakadilan. ‘Tikus-tikus’ tetap bisa beroperasi, tetapi pengusaha resmi justru terhambat akibat tidak adanya pengawasan yang ketat dari Direktorat P2 Bea Cukai Pusat,” tambahnya.

Dampak Terhentinya Pemeriksaan Kontainer

Hingga saat ini, aktivitas di pelabuhan disebut-sebut terhenti karena tidak adanya pemeriksaan. Kondisi ini berpotensi mengganggu arus distribusi barang dan merugikan banyak pihak, terutama pengusaha yang harus menanggung biaya operasional tambahan.

Para pengusaha pun berencana melayangkan surat resmi kepada Ketua Komisi III DPR RI, yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini sebelum dampaknya semakin meluas.

Respons Bea Cukai

Sementara itu, Direktur P2 DJBC, Rizal, membantah adanya instruksi penghentian pemeriksaan kontainer.

Dalam pernyataan singkatnya kepada media, ia menegaskan bahwa Bea Cukai tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak ada perintah seperti itu, Bea Cukai tetap bekerja sesuai regulasi yang berlaku," ujar Rizal saat dikonfirmasi.

Langkah Bea Cukai Sebelumnya

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan, DJBC sebelumnya telah memberlakukan penggunaan alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak 11 Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan ekspor-impor dan mencegah penyelundupan barang ilegal.

Namun, kebijakan ini tampaknya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Alih-alih mempercepat proses pemeriksaan, para pengusaha justru mengalami hambatan akibat dugaan penghentian pemeriksaan manual.

Pengusaha Mendesak Solusi Cepat

Para pengusaha kini menantikan tanggapan serius dari pemerintah dan DPR RI. Mereka berharap ada evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh DJBC, terutama yang menyangkut kepentingan dunia usaha.

“Kami berharap DPR RI bisa memanggil pihak Bea Cukai dan segera mencarikan solusi. Jika dibiarkan berlarut-larut, ini bisa berdampak luas terhadap kelancaran distribusi barang dan stabilitas ekonomi,” tutup salah satu pengusaha. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.