Kejari Palangka Raya Sita Stempel Palsu dan Nota Kosong Saat Geledah KPU, Komisioner Kompak Absen

PALANGKA RAYA – Pengusutan dugaan korupsi dana hibah Pilkada di tubuh KPU Kota Palangka Raya memasuki babak baru yang mengejutkan. Dalam penggeledahan maraton yang berakhir selama 6 jam pada Selasa (28/4/2026) malam. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya (Kejari Palangka Raya) menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik manipulasi administrasi.

‎Kasi Intel Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengungkapkan bahwa giat yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB tersebut menyasar dokumen-dokumen krusial terkait penggunaan dana Pilkada tahun anggaran 2023-2024.

‎Yang paling mencuri perhatian adalah ditemukannya benda-benda yang diduga kuat digunakan untuk merekayasa laporan keuangan.

‎Tim penyidik tidak hanya mengamankan dokumen resmi, tetapi juga menemukan stempel yang diduga palsu serta tumpukan nota kosong.

‎"Ada memang beberapa stempel diduga palsu dan nota-nota kosong yang juga kami temukan. Dokumen-dokumen itu kami anggap berkaitan erat dengan penanganan perkara ini," tegas Hadiarto saat dikonfirmasi usai penggeledahan di Kantor KPU Kota Palangka Raya, Jalan Tangkasiang.

‎Selain bukti fisik, penyidik juga menyita sejumlah perangkat elektronik guna melacak jejak digital aliran dana. 

‎"Barang bukti yang kami bawa meliputi dokumen, laptop, hingga telepon genggam (handphone)," tambahnya.

‎Selama enam jam penyisiran, penyidik fokus pada ruangan bendahara dan kepala bidang. 

‎Meski ruang komisioner sempat dimasuki, penyidik lebih banyak menemukan bukti signifikan di area teknis administrasi dan keuangan.

‎Hadiarto menjelaskan bahwa proses memakan waktu lama karena tim harus teliti memilah data yang relevan. 

‎"Kita dari jam 3 sore tadi. Agak lama karena kita pilih-pilih data mana yang berkaitan, sekalian langsung dibuatkan Berita Acara Penyitaan (BAP)," jelasnya.

‎Kejanggalan lain yang mengemuka adalah tidak adanya satu pun komisioner KPU Kota Palangka Raya di lokasi saat penggeledahan berlangsung. Kantor tersebut seolah ditinggalkan oleh para pucuk pimpinan di saat krusial. 

‎Menanggapi hal ini, Hadiarto memberikan komentar diplomatis. 

‎"Komisioner tidak ada yang datang, barangkali karena mereka bukan PNS yang harus selalu hadir terus, mungkin ada kegiatan baru mereka muncul," cetusnya.

‎Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak KPU Kota Palangka Raya terkait temuan stempel palsu maupun keberadaan para komisioner saat penggeledahan berlangsung.

‎Kejari Kota Palangka Raya dijadwalkan akan memberikan keterangan lebih lanjut bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pada Rabu besok untuk merinci total kerugian negara dan potensi penetapan tersangka. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.