Proses Kebijakan Publik dari Pemerintah untuk Rakyat

TIMESINDONESIA, MALANG – KEBIJAKAN publik dalam pemerintahan sangatlah penting, karena kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan kebijakan ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku.

Dan kebijakan ini tidak bias berdiri sendiri atau tidak bias berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat sebagai warga negara yang berperan penting dalam pengambilan suatu kebijakan publik.

Advertisement

Masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab yang sama dalam membangun pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintahan karena sangat menentukan sukses atau tidaknya kebijakan publik tersebut. Dan untuk mengatasi suatu kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan suatu kebijakan publik, masyarakat harus memahami hakikat kebijakan dan  mekanisme penyaluran aspirasi dalam proses penyusunan maupun pembuatan suatu kebijakan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Ada banyak definisi dari para ahli tentang kebijakan publik. Salah satunya yaitu didefinisikan oleh Aminuddin Bakry (2010) bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik itu semua untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Dan kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintahan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Sebelum melakukan pengambilan kebijakan publik terdapat proses yang harus dilakukan di antaranya yaitu kajian secara akademis, praktis, dan politis kemudian dilakukan proses pengambilan kebijakannya. Kebijakan publik berfungsi untuk memberikan suatu arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan tersebut.

Penulis memaparkan evaluasi kebijakan publik, karena evaluasi merupakan salah satu bagian penting dalam pengambilan suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dapat didefinisikan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang sudah ditentukan (Darwin, 1994).

Di dalam evaluasi memiliki sebuah konsep yang harus dilakukan sebelum melakukan evaluasi terhadap pengambilan kebijakan yaitu keluaran kebijakan (policy output), hasil kebijakan (policy outcomes) dan dampak kebijakan (policy impacts).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Jelas bahwa masyarakat membutuhkan sebuah kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kebijakan ini terdapat sebuah penilaian kinerja yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Karena penilaian kinerja ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah seorang karyawan tersebut melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak dan apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Mengginson, 1981; Mangkunegara,2000).

Selain sebagai bentuk penilaian kinerja terhadap pegawai, evaluasi kebijakan ini dapat dijadikan untuk menentukan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pegawai sehingga dapat memberikan nilai positif terhadap pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan.

Dalam buku dijelaskan bahwa pelayanan publik memiliki sebuah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi secara signifikan akan berpengaruh terhadap sebuah aspek pelayanan publik. Dan diberlakukannya reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan penyelenggara terhadap sistem pemerintah yang ada serta memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar berpartisipasi dalam program-program pemerintahan.

Tentunya masyarakat menginginkan sebuah birokrasi yang baik dalam pelayanan publik. Karena masyarakat masih menganggap sistem birokrasi sekarang masih belumm aksimal. Oleh karenaitu, agar birokrasi berjalan dengan baik maka harus ada control dalam pelaksanaannya. Control terhadap sistem dan sumber daya manusia aparatur menjadipenting dalam reformasi birokrasi yaitu melalui penilaian kinerja pelayanan.

Setiap kebijakan harus dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan memiliki tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebiajakan.

Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam formulasi kebijakan ada suatu perencanaan yang harus dilakukan dalam kebijakan. Untuk merencanakan suatu perencanaan itu sangat penting dalam menghasilkan sebuah konsep formulasi yang dapat diputuskan atau dirumuskan dalam suatu kebijakan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Buku yang berjudul kebijakan publik ini secara keseluruhan telah menjelaskan tentang teori-teori kebijakan publik dan pokok-pokok penting dalam proses perumusan sebuah kebijakan publik. Buku ini juga membantu pembaca untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana proses perumusan kebijakan publik yang terjadi selama ini. Dan buku ini kurang member contoh secara mendalam tentang kebijakan publik yang terjadi selama ini. (*)

Judul Buku                  : Kebijakan Publik

Nama Pengarang         : Hayat, S.AP, M. Si (Dosen FIA Unisma Malang)

*)Penulis: Ana Silviana,  Mahasiwa Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Malang

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.