Indonesia Positif

Plt. Walikota Pasuruan Terima Kunker Anggota Komisi II DPR RI

Selasa, 21 April 2020 - 14:08 | 91.24k
Plt. Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, ST menerima kunjungan kerja  Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat H. Aminurokhman. (FOTO: AJP TIMES Indonesia)
Plt. Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, ST menerima kunjungan kerja  Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat H. Aminurokhman. (FOTO: AJP TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, PASURUANPlt. Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, ST menerima kunjungan kerja  Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat H. Aminurokhman, Jumat ( 17/4). Kunjungan  dilakukan dalam rangka melakukan rapat koordinasi dan monitoring terkait dengan beberapa isu publik terkini di wilayah Kota Pasuruan. 

Dalam kunjungannya, Amin menginformasikan kebijakan yang diambil pemerintah pusat terkait Covid-19 dan penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pihaknya juga memantau kesiapan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan dan penanggulangan Covid-19. 

Advertisement

"Hasil rapat DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, memutuskan bahwa pemilihan serentak ditunda dari jadwal menjadi tanggal 9 Desember 2020," jelas Amin.

Kunker-Anggota-Komisi-II-DPR-RI.jpg

Terkait dengan hal tersebut, Amin ingin memastikan bahwa alokasi anggaran yang sudah ditandatangani di NPHD Anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan dengan pihak KPU, Bawaslu dan aparat keamanan tidak digeser untuk penanggulangan Covid-19. 

"Karena menurut Mendagri, anggaran ini tidak diserap untuk pemilukada dan tidak digunakan untuk penanganan Covid-19. Sehingga ketika tahapan pilkada dilanjutkan tidak ada mekanisme pembahasan ulang anggaran," paparnya.

Untuk penanggulangan Covid-19, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari 405 triliun rupiah. Amin juga untuk memastikan agar sasaran program penanggulangan Covid-19 tidak tumpang tindih. 

Amin juga menyarankan bahwa sasaran program tersebut harus menggunakan data yang kriterianya sudah diatur. 

"Untuk pihak eksekutif dan legislatif di Pemkot Pasuruan agar bergerak  selaras terhadap persoalan penangulangan dampak Covid-19 sehingga tidak terjadi politisasi," harap Mantan Wali Kota Pasuruan ini.

Anggota DPR RI dari Dapil II ini juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkot Pasuruan terkait dengan penanggulangan Covid-19 secara responsif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : AJP-8 Editor Team
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES