Dosen FIKOMM UMBY Berbagi Ilmu, Komunikasi Pemangku Kepentingan di Tengah Wabah Covid-19

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Merespon pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara di dunia, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta (FIKOMM UMBY) berinisiatif untuk mengadakan Web Conferencing FIKOMM Berbagi Ilmu. Rencananya, kegiata ini akan digelar hingga 9 seri dengan tema, waktu dan pemateri yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kepala Bagian Humas UMBY, Widarta SE MM mengatakan kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming di Youtube. Seri ke-5 yang dilaksanakan pada 21 Juni 2020 pukul 10.00 pagi menghadirkan seorang pemateri yang merupakan Dosen FIKOMM UMBY bernama Astri Wulandari M.A. 

Advertisement

"Pada seri ke-5 ini, diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang berasal dari mahasiswa UMBY maupun mahasiswa luar UMBY, dosen, karyawan, hingga masyarakat umum," kata Widarta yang juga sebagai Dosen pada Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi UMBY, Rabu (24/6/2020) 

Konferensi mengusung tema bertajuk Komunikasi Pemangku Kepentingan di Tengah Wabah Covid-19. Dalam kegiatan ini, para peserta dapat belajar dan menimba ilmu sesuai dengan materi yang telah dipaparkan secara langsung oleh pemateri.

Astri dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa, mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah Indonesia telah menetapkan status non bencana alam. Dalam wabah virus Corona ini, pemerintah Indonesia melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun tingkat nasional melalui berbagai lembaga. Seperti, Kementerian Kesehatan, gugus tugas Covid-19, dan pemerintah daerah.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan FIKOMM Berbagi Ilmu seri ke-5 ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemangku kepentingan di tengah wabah Covid-19.

Astri menambahkan, dalam komunikasi pemangku kepentingan dapat dipetakan dalam jenis-jenis pemangku kepentingan sesuai dengan atribut-atribut yang mereka miliki. Yaitu, kekuasaan (power), legitimasi (legitimacy), dan urgensi (urgency).

"Hampir semua lini pemerintahan, pihak swasta dan media terlibat dalam memberitakan himbauan, keputusan serta informasi terbaru terkait Covid-19," ungkap Astri.

Dengan begitu, menurutnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama diharapkan memiliki klaim prioritas utama bagi pembuat keputusan yang proaktif dan juga reaktif.

"Karena hubungannya dengan pemangku kepentingan lainnya serta berpengaruh pada prospek keberlangsungan hidup untuk sistem pemangku kepentingan yang menerima manfaat," kata Astri Dosen FIKOMM UMBY dalam acara konferensi bertajuk Komunikasi Pemangku Kepentingan di Tengah Wabah Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.