Kodim 1601/Sumba Timur Salurkan Bantuan Modal Usaha Bagi PKL dan Warung

TIMESINDONESIA, WAINGAPU – Kodim 1601/Sumba Timur menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang atau Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BPTKLW), khususnya di Kabupaten Sumba Timur NTT, .

Penyaluran bantuan resmi dilaksanakan di gedung nasional Umbu Tipuk Marisi Waingapu yang disaksikan langsung oleh pihak Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur selama empat hari berjalan sejak Senin (11/10/2021).

Advertisement

Dandim 1601/Sumba Timur Letkol Czi. Dwi joko Siswanto, program penyaluran bantuan modal usaha bagi 600 pedagang kaki lima atau BPTKLW di Sumba Timur sebagai bentuk perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden terkait dengan situasi pandemi Covid-19.

“Tentu hal ini selama diberlakukannya masa PPKM dan peraturan-peraturan terkait pencegahan Covid-19 sehingga para pedagang kaki lima dan warung ini mungkin mengalami penurunan omzet maka hal ini perhatian pemerintah untuk mengupayakan dengan memerintahkan jajaran TNI khususnya untuk ikut menyalurkan bantuan senilai Rp1.200.000 per pedagang kaki lima maupun warung,” kata Letkol Dwi Joko.

Menurutnya, beberapa waktu yang lalu pihak Babinsa telah melakukan input data dengan sistem door to door atau dari rumah ke rumah dengan mengecek para pedagang kaki lima dan warung sehingga tidak terjadi pendobelan pembayaran.

“Jadi data-data yang ada ini kita langsung terjun ke lapangan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pedagang sehingga kita mendapatkan data yang akurat dengan jumlah 600 pedagang kaki lima atau warung yang kita laporkan,” ungkapnya.

Letkol Dwi Joko menyampaikan, adapun teknis pembagian penyaluran bantuan yang dibagi yakni 120 orang pedagang perhari dari 600 pedagang kaki lima dan warung sehingga dalam 5 hari semuanya tersalurkan.

Ia menambahkan, jika ada warga yang tidak bisa hadir saat penyaluran bantuan, pihak Kodim 1601/Sumba Timur langsung antar ke yang bersangkutan karena proses pembayaran tidak dapat diwakilkan dan harus yang bersangkutan yang menerimanya. "Kita hindari manipulasi data atau pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi," ucapnya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.